Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mendorong pemerintah kabupaten setempat mengimplementasikan atau menerapkan Perda (peraturan daerah) menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dengan membentuk Forum CSR.
"Kami dorong Forum CSR segera terbentuk, payung hukumnya sudah ada," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Muhammad Yusuf di Penajam, Kamis.
Payung hukum terkait CSR tersebut yakni, Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah disahkan sekitar lima tahun lalu.
Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban perusahaan tegas dia, sehingga perusahaan diharapkan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Forum CSR sangat penting untuk dibentuk, sebab forum tersebut yang menangani tanggung jawab sosial dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah kabupaten harus memaksimalkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan jelas dia, namun Forum CSR harus dibentuk terlebih dahulu.
"Forum itu akan tangani CRS yang disalurkan perusahaan diselaraskan dengan program pemerintah kabupaten, jadi tanggung jawab sosial perusahaan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang disalurkan perusahaan lanjut ia, perlu dikelola secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan masih belum optimal sehingga perlu ada pengawasan agar penyaluran dana CSR tersebut tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.
Sehingga perlu dibentuk Forum CSR kata Andi Muhammad Yusuf, sebagai tim pengawas yang bertugas menjembatani antara perusahaan dan masyarakat menyangkut penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.
"Forum CSR untuk mengantisipasi kecurangan dengan memantau penyaluran dana tanggung jawab sosial dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Penajam Paser Utara," jelas dia.(ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022
"Kami dorong Forum CSR segera terbentuk, payung hukumnya sudah ada," ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Andi Muhammad Yusuf di Penajam, Kamis.
Payung hukum terkait CSR tersebut yakni, Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah disahkan sekitar lima tahun lalu.
Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban perusahaan tegas dia, sehingga perusahaan diharapkan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
Forum CSR sangat penting untuk dibentuk, sebab forum tersebut yang menangani tanggung jawab sosial dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah kabupaten harus memaksimalkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan jelas dia, namun Forum CSR harus dibentuk terlebih dahulu.
"Forum itu akan tangani CRS yang disalurkan perusahaan diselaraskan dengan program pemerintah kabupaten, jadi tanggung jawab sosial perusahaan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang disalurkan perusahaan lanjut ia, perlu dikelola secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan masih belum optimal sehingga perlu ada pengawasan agar penyaluran dana CSR tersebut tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat.
Sehingga perlu dibentuk Forum CSR kata Andi Muhammad Yusuf, sebagai tim pengawas yang bertugas menjembatani antara perusahaan dan masyarakat menyangkut penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan tersebut.
"Forum CSR untuk mengantisipasi kecurangan dengan memantau penyaluran dana tanggung jawab sosial dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Penajam Paser Utara," jelas dia.(ADV)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2022