Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2012, setelah selama enam tahun berturut-turut hanya meraih predikat Disclaimer.
Hasil membanggakan tersebut diumumkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kukar dengan agenda Penyampaian Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2012 di ruang sidang DPRD Kukar, Senin (8/7).
Hasil laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Dr H Rizal Djalil kepada Bupati Kukar Rita Widyasari.
Menurut dia, hal tersebut merupakan hari yang bersejarah, karena penilaian tersebut dalam konteks perbaikan tata kelola keuangan.
"Saya mengingatkan kepada Bupati, agar opini WTP ini dapat dipertahankan secara terus menerus, kalau tidak hati-hati bisa turun," imbaunya.
Rizal juga optimistis dengan kepemimpinan Bupati Rita Widyasari, opini WTP itu bisa dilakukan dan dipertahankan.
Hasil WTP yang bisa dicapai Pemkab Kukar, dijelaskan Rizal merupakan buah dari pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan secara teknis BPKP memberikan bimbingan khusus kepada aparatur pemerintah daerah khususnya yang membidangi keuangan, dengan menurunkan 20 orang yang didatangkan dari Jakarta.
"Jadi jelas bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan hal ini merupakan hasil kerja keras semua perangkat daerah, SKPD, DPRD Kukar, dan pemeriksaan keuangan ini dilakukan selama 60 hari. Di Kaltim baru Kukar yang mendapat opini WTP," jelas Rizal.
Selain itu, menurutnya, pada 2013 dalam hasil penilaian keuangan, Kukar juga pertama kalinya tepat waktu dalam pelaporannya.
"Biasanya molor hingga 6 bulan, tapi tahun ini Kukar pertama kali tepat waktu, semoga tahun-tahun berikutnya dapat dipertahankan," harapnya
Sementara itu, Bupati Rita Widyasari dengan gembiranya mengatakan bahwa opini WTP ini sungguh merupakan sejarah bagi kabupaten Kukar.
"Mimpi saja saya tidak berani, namun hari ini merupakan hari yang bersejarah atas opini WTP. Kami akan terus pertahankan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Hasil membanggakan tersebut diumumkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kukar dengan agenda Penyampaian Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemkab Kukar Tahun Anggaran 2012 di ruang sidang DPRD Kukar, Senin (8/7).
Hasil laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Dr H Rizal Djalil kepada Bupati Kukar Rita Widyasari.
Menurut dia, hal tersebut merupakan hari yang bersejarah, karena penilaian tersebut dalam konteks perbaikan tata kelola keuangan.
"Saya mengingatkan kepada Bupati, agar opini WTP ini dapat dipertahankan secara terus menerus, kalau tidak hati-hati bisa turun," imbaunya.
Rizal juga optimistis dengan kepemimpinan Bupati Rita Widyasari, opini WTP itu bisa dilakukan dan dipertahankan.
Hasil WTP yang bisa dicapai Pemkab Kukar, dijelaskan Rizal merupakan buah dari pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan secara teknis BPKP memberikan bimbingan khusus kepada aparatur pemerintah daerah khususnya yang membidangi keuangan, dengan menurunkan 20 orang yang didatangkan dari Jakarta.
"Jadi jelas bukan sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan hal ini merupakan hasil kerja keras semua perangkat daerah, SKPD, DPRD Kukar, dan pemeriksaan keuangan ini dilakukan selama 60 hari. Di Kaltim baru Kukar yang mendapat opini WTP," jelas Rizal.
Selain itu, menurutnya, pada 2013 dalam hasil penilaian keuangan, Kukar juga pertama kalinya tepat waktu dalam pelaporannya.
"Biasanya molor hingga 6 bulan, tapi tahun ini Kukar pertama kali tepat waktu, semoga tahun-tahun berikutnya dapat dipertahankan," harapnya
Sementara itu, Bupati Rita Widyasari dengan gembiranya mengatakan bahwa opini WTP ini sungguh merupakan sejarah bagi kabupaten Kukar.
"Mimpi saja saya tidak berani, namun hari ini merupakan hari yang bersejarah atas opini WTP. Kami akan terus pertahankan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013