Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyosialisasikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Sekretaris Kota Samarinda, Zulfakar Noor, Kamis (4/7), menyatakan sosialisasi BLSM itu juga dirangkaikan dengan rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK).
"Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyentuh substansi dasar dalam masyarakat berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, sandang dan perumahan. untuk itu diperlukan solusi menurunkan angka kemiskinan," ungkap Zulfakar Noor.
Penanggulangan masalah kemiskinan tersebut, kata Zulfakar Noor, tidak mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan swasta dan masyarakat.
"Dalam implementasinya saat ini, pemerintah kota sudah menggelontorkan sejumlah program keberpihakan pada masyarakat meliputi berbagai sektor khususnya pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur layanan publik lainnya diantaranya program Jamkesda, Bosda dan lain sebagainya," kata Zulfakar Noor.
Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan itu, lanjut Zulfakar Noor, sangat penting untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar `stakeholder` atau pemangku kepentingan terkait guna mencapai optimalisasi program.
"Karena dalam pelaksanaan program perlu keselarasan, sehingga tidak hanya bagus program tersebut juga harus tepat sasaran," ujar Zulfakar Noor.
Hal penting yang juga harus dilakukan tambah dia yakni, masalah pemutakhiran data, dimana dalam hal ini semua SKPD yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan agar selalu mengupdate data dan membuat `database`.
Pemurakhiran data itu juga terkait jumlah ril rumah tangga miskin yang menjadi sasaran pendistribusian BLSM.
"Pemutakhiran data rumah tangga sasaran penerima BLSM sangat penting agar kompensasi terhadap kenaikan harga BBM itu tepat sasaran. Jadi, rapat koordinasi TKPK ini sekaligus sosialisasi BLSM bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk mensingkronkan data warga miskin yang berhak mendapatkan BLSM," ungkap Zulfakar Noor. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Sekretaris Kota Samarinda, Zulfakar Noor, Kamis (4/7), menyatakan sosialisasi BLSM itu juga dirangkaikan dengan rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK).
"Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyentuh substansi dasar dalam masyarakat berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, sandang dan perumahan. untuk itu diperlukan solusi menurunkan angka kemiskinan," ungkap Zulfakar Noor.
Penanggulangan masalah kemiskinan tersebut, kata Zulfakar Noor, tidak mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan swasta dan masyarakat.
"Dalam implementasinya saat ini, pemerintah kota sudah menggelontorkan sejumlah program keberpihakan pada masyarakat meliputi berbagai sektor khususnya pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur layanan publik lainnya diantaranya program Jamkesda, Bosda dan lain sebagainya," kata Zulfakar Noor.
Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan itu, lanjut Zulfakar Noor, sangat penting untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar `stakeholder` atau pemangku kepentingan terkait guna mencapai optimalisasi program.
"Karena dalam pelaksanaan program perlu keselarasan, sehingga tidak hanya bagus program tersebut juga harus tepat sasaran," ujar Zulfakar Noor.
Hal penting yang juga harus dilakukan tambah dia yakni, masalah pemutakhiran data, dimana dalam hal ini semua SKPD yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan agar selalu mengupdate data dan membuat `database`.
Pemurakhiran data itu juga terkait jumlah ril rumah tangga miskin yang menjadi sasaran pendistribusian BLSM.
"Pemutakhiran data rumah tangga sasaran penerima BLSM sangat penting agar kompensasi terhadap kenaikan harga BBM itu tepat sasaran. Jadi, rapat koordinasi TKPK ini sekaligus sosialisasi BLSM bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk mensingkronkan data warga miskin yang berhak mendapatkan BLSM," ungkap Zulfakar Noor. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013