Samarinda (ANTARA Kaltim)- Kedongkolan warga Samarinda akibat tak lancarnya pasokan air PDAM belakangan ini, mendapat sorotan DPRD Kaltim. Salah satunya adalah Iwan Santoso Lolang yang mengeluhkan kinerja Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kota Samarinda menegaskan tingginya tingkat kekecewaan masyarakat terkait layanan distribusinya.
“PDAM Samarinda harusnya memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat, kalaupun ada sejumlah perbaikan seharusnya diinformasikan kepada warga melalui sejumlah media dan memanfaatkan Rukun Tetangga,†ucap Iwan Lolang.
Memang pasokan air PDAM yang sangat tridak stabil belakangan, membuat banyak warga dirugikan. Terlebih tanap ada informasi, warga juga tidak punya persiapan. Kestabilan usaha masyarakata khususnya kecil menengah yang juga bergantung akan pasokan air PDAM, optomatis terganggu dan membutuhkan biaya tambahan.
Apalagi rata-rata pembayaran jasa PDAM oleh masyarakat, rutin dilakukan. Jika menunggak, tindakan memutuskan layanan atau denda diberlakukan. Kini, jika layanan PDAM yang tidak maksimal, haruslah ada tindakan berimbang.
Menurutnya Iwan, PDAM seharusnya memberikan konpensasi seperti halnya yang pernah dilakukan oleh PLN yang memberikan potongan harga akibat dari pemadam bergilir. Ini dimaksudkan agar masyarakat bisa lebih simpatik.
“Bagaimanapun, setiap tindankan yang merugikan, haruslah ada konsekuensi. Sudah semestinya dampak dari buruknya pelayanan bisa segera ditukar dengan sejumlah kompensasi kepada masyarakat. Karena pada hakikatnya keberadaan air dan listrik serta sumber daya alam lainnya dikelola oleh negera untuk kemakmuran masyarakatnya,†pungkas Iwan Lolang. (bar/dhi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
“PDAM Samarinda harusnya memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat, kalaupun ada sejumlah perbaikan seharusnya diinformasikan kepada warga melalui sejumlah media dan memanfaatkan Rukun Tetangga,†ucap Iwan Lolang.
Memang pasokan air PDAM yang sangat tridak stabil belakangan, membuat banyak warga dirugikan. Terlebih tanap ada informasi, warga juga tidak punya persiapan. Kestabilan usaha masyarakata khususnya kecil menengah yang juga bergantung akan pasokan air PDAM, optomatis terganggu dan membutuhkan biaya tambahan.
Apalagi rata-rata pembayaran jasa PDAM oleh masyarakat, rutin dilakukan. Jika menunggak, tindakan memutuskan layanan atau denda diberlakukan. Kini, jika layanan PDAM yang tidak maksimal, haruslah ada tindakan berimbang.
Menurutnya Iwan, PDAM seharusnya memberikan konpensasi seperti halnya yang pernah dilakukan oleh PLN yang memberikan potongan harga akibat dari pemadam bergilir. Ini dimaksudkan agar masyarakat bisa lebih simpatik.
“Bagaimanapun, setiap tindankan yang merugikan, haruslah ada konsekuensi. Sudah semestinya dampak dari buruknya pelayanan bisa segera ditukar dengan sejumlah kompensasi kepada masyarakat. Karena pada hakikatnya keberadaan air dan listrik serta sumber daya alam lainnya dikelola oleh negera untuk kemakmuran masyarakatnya,†pungkas Iwan Lolang. (bar/dhi)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013