Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Leliyanti Ilyas mengatakan, gubernur mesti sering turun ke lapangan memantau sejauh mana perkembangan pengerjaan proyek yang menggunakan APBD Kaltim.
Selain akan memacu waktu pengerjaan, katanya, juga akan terlihat kolerasi antara laporan oleh dinas terkait dengan fakta di lapangan.
Hal tersebut akan semakin memperkecil ruang bagi para kontraktor nakal untuk bermain. "Bukan tidak percaya dengan laporan-laporan di atas kertas, tetapi harus berkaca pada sistem kepemimpinan demokrasi modern. Di mana, intensitas pemimpin lebih banyak dihabiskan di lapangan daripada menerima laporan saja," jelasnya.
Menurut dia, kalau sering dipantau secara langsung membuat pihak yang mengerjakan lebih serius.
Di beberapa daerah di Indonesia, sering terjadi perbedaan persepsi terhadap laporan pengerjaan proyek antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ini disebabkan tidak sinkronnya laporan fisik dengan kenyataan di lapangan, sehingga tidak sedikit berujung ke ranah hukum.
Hal semacam itu kebanyakan terjadi di pedalaman yang intensitas pengawasannya rendah. Karena itu, masyarakat juga mesti diajak ikut serta mengawasi pembangunan di sekitarnya.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan media massa untuk membantu salah satu tugas pokok dewan, yakni pengawasan terhadap proyek fisik pembangunan," kata Leliyanti. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/ri/met)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Selain akan memacu waktu pengerjaan, katanya, juga akan terlihat kolerasi antara laporan oleh dinas terkait dengan fakta di lapangan.
Hal tersebut akan semakin memperkecil ruang bagi para kontraktor nakal untuk bermain. "Bukan tidak percaya dengan laporan-laporan di atas kertas, tetapi harus berkaca pada sistem kepemimpinan demokrasi modern. Di mana, intensitas pemimpin lebih banyak dihabiskan di lapangan daripada menerima laporan saja," jelasnya.
Menurut dia, kalau sering dipantau secara langsung membuat pihak yang mengerjakan lebih serius.
Di beberapa daerah di Indonesia, sering terjadi perbedaan persepsi terhadap laporan pengerjaan proyek antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ini disebabkan tidak sinkronnya laporan fisik dengan kenyataan di lapangan, sehingga tidak sedikit berujung ke ranah hukum.
Hal semacam itu kebanyakan terjadi di pedalaman yang intensitas pengawasannya rendah. Karena itu, masyarakat juga mesti diajak ikut serta mengawasi pembangunan di sekitarnya.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan media massa untuk membantu salah satu tugas pokok dewan, yakni pengawasan terhadap proyek fisik pembangunan," kata Leliyanti. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/ri/met)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013