Nunukan (ANTARA Kaltim) - Proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan di Kecamatan Krayan dinilai legislator Nunukan masih bermasalah.
Anggota DPRD Nunukan, Marli Kamis di Nunukan, Selasa mengatakan, pihaknya menemukan persoalan itu saat melakukan monitoring realisasi penggunaan anggaran APBD 2012 sesuai hasil penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan, Drs Basri Maret 2013.
Ia menerangkan, proyek pengadaan PLTS berkapasitas 15 volt ampere dengan nilai anggaran sebesar Rp3 miliar tersebut untuk menerangi fasilitas perkantoran pemerintah dan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia.
Namun pada kenyataannya, PLTS komunal belum dapat dinikmati masyarakat setempat sampai sekarang karena terdapat beberapa perkakasnya telah pecah dan hilang dan beberapa telah dipasang tetapi limitnya masih kosong.
Selain itu, Marli Kamis mengatakan, sesuai informasi yang diperoleh dari Camat Krayan belum pernah berkomunikasi dan bertemu dengan rekanan yang mengerjakannya sampai sekarang.
"Jadi pengadaan PLTS komunal itu ditemukan enam piringan sudah pecah dan satu lagi sudah hilang," ujar anggota legislatif asal Partai Demokrat ini.
Untuk itu, dia menghimbau kepada Pemkab Nunukan untuk secepatnya menyelesaikan proyek tersebut agar masyarakat di wilayah itu dapat segera menikmatinya.
Marli juga menegaskan, pengadaan PLTS komunal di Kecamatan Krayan ini satu-satunya proyek yang dinilainya sangat fatal karena hampir tidak ada kegiatan dan ditinggalkan begitu saja sebelum rampung. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Anggota DPRD Nunukan, Marli Kamis di Nunukan, Selasa mengatakan, pihaknya menemukan persoalan itu saat melakukan monitoring realisasi penggunaan anggaran APBD 2012 sesuai hasil penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan, Drs Basri Maret 2013.
Ia menerangkan, proyek pengadaan PLTS berkapasitas 15 volt ampere dengan nilai anggaran sebesar Rp3 miliar tersebut untuk menerangi fasilitas perkantoran pemerintah dan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia.
Namun pada kenyataannya, PLTS komunal belum dapat dinikmati masyarakat setempat sampai sekarang karena terdapat beberapa perkakasnya telah pecah dan hilang dan beberapa telah dipasang tetapi limitnya masih kosong.
Selain itu, Marli Kamis mengatakan, sesuai informasi yang diperoleh dari Camat Krayan belum pernah berkomunikasi dan bertemu dengan rekanan yang mengerjakannya sampai sekarang.
"Jadi pengadaan PLTS komunal itu ditemukan enam piringan sudah pecah dan satu lagi sudah hilang," ujar anggota legislatif asal Partai Demokrat ini.
Untuk itu, dia menghimbau kepada Pemkab Nunukan untuk secepatnya menyelesaikan proyek tersebut agar masyarakat di wilayah itu dapat segera menikmatinya.
Marli juga menegaskan, pengadaan PLTS komunal di Kecamatan Krayan ini satu-satunya proyek yang dinilainya sangat fatal karena hampir tidak ada kegiatan dan ditinggalkan begitu saja sebelum rampung. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013