Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Kaltim menyoroti masih ada desa sangat tertinggal di Provinsi Kaltim. Dia meminta permasalahan tersebut menjadi prioritas untuk segera diselesaikan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Ini jadi prioritas kita. Kenapa sangat tertinggal. Pasti infrastruktur. Tolong DPMPD buat ulasan mendasari desa tersebut sangat tertinggal,” ujar Anggota TGUP3 Kaltim Profesor Abd Rachim saat melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Tahun Anggaran 2021, di Kantor DPMPD Kaltim, Kamis (2/12).
Hasilnya menjadi dasar mengajak keterlibatan OPD terkait ikut terlibat menyelesaikan permasalahan desa sesuai bidang tugasnya. Semua sektor, sambung dia bisa terkait seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Dia berharap ini menjadi perhatian serius agar tidak menghambat capaian janji gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023. Khususnya terkait bidang tugas pemberdayaan masyarakat desa, yakni meningkatkan status 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi berkembang.
Terlebih Kampung Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan desa/kampung sangat tertinggal tersebut lokasinya berbatasan dengan lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). “Maka harus fokus agar ada langkah percepatan,”tegasnya.
Menurutnya, dari 841 desa se Kaltim 87 desa status mandiri, maju 312 desa, berkembang 387 desa, tertinggal 54 desa. Hanya tersisa satu desa berstatus sangat tertinggal, yakni Kampung Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat.
Lainnya, dia juga minta dukungan DPMPD untuk membantu permasalahan masih ada beberapa desa tidak berlistrik di Kaltim. Masalah kebutuhan dasar masyarakat desa kata dia, juga menjadi penentu keberhasilan pemerintah untuk pencegahan stunting.
“Makanya harus cermat. Fokus yang bisa diatasi, karena kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di desa,”sebutnya.
Terkait kunjungannya ke DPMPD, dia mengaku ditugaskan gubernur untuk melakukan evaluasi di bidang ekonomi. Ada 12 OPD yang menjadi sasaran. DPMPD satu dari lima OPD yang sudah dikunjungi.
“Ada hal yang memang perlu ditangani di desa. Karena kuncinya desa. Kalau masyarakat desa mandiri bisa bergerak sendiri dan tentunya betah tinggal di desa. Tidak urbanisasi bikin padat kota,” katanya.
Caranya diantaranya memaksimalkan pengelolaan BUMDes sebagai lembaga pengerak ekonomi desa dengaan mengidentifikasi potensi yang berkelanjutan. Produksi bisa dijalankan, distribusi jalan, dan pasaranya juga jalan. “BUMDes kalau sudah bergerak, ekonomi desa bisa mandiri,” katanya.
Dia berpesan dalam membangun desa harus cermat. Sebab sumber bahan produksi seperti beras, dan lainnya ada di desa. “Paling banyak desa dari pada kota. Makanya jangan kota terus diperbaikai, tapi desa harus diperhatikan. Digerakan dan ditingkatkan kemandiriannya,” katanya.
Anggota TGUP Kaltim Ibrahim berharap DPMPD Kaltim bisa membantu mengatasi masalah ekonomi desa seperti terkait segi pemasaran barang.
“Intinya potensi desa harus kita galakan. Harus ada lembaga seperti BUMDes yang mengelola. Kebanyakan sudah punya jiwa bisnis tinggal dipoles saja. Nah ini peran DPMPD Kaltim agar pengelolaannya semakin baik,” katanya
Menyikapi itu, Kepala DPMPD Kaltim melalui Sekretaris Eka Kurniati mengaku berbahagia dikunjungi tim gubernur. Dia berharap TGUP3 menjembatani komunikasi agar membantu memperjuangkan peningkatan anggaran bagi DPMPD Kaltim.
“Permasalahan desa terus berkembang dan kompleks, sehingga perlu ditunjang anggaran memadai agar penanganannya bisa lebih optimal,” tandasnya.
Sekretaris Eka Kurniati menerima dua anggota TGUP3 Kaltim didampingi Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Fathoni, Kabis Usaha Ekonomi Masyaraka, SDA, dan teknologi Tepat Guna Elvis, serta kepala seksi dan staf terkait.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021