Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk segera mempercepat realisasi investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Indonesia.
Tim teknis itu terdiri dari tim yang menangani investasi melalui Indonesia Investment Authority (INA atau Lembaga Pengelola Investasi/LPI) dan investasi langsung.
"Kemarin Bapak Presiden sudah buat tim, di mana tim teknis urusan INA itu oleh Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dan investasi langsung (FDI) dipegang kami, Kementerian Investasi, dan sebagai komandannya yaitu Menko Marves Pak Luhut karena beliau adalah Menkonya," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.
Bahlil menuturkan pihaknya telah menjabarkan strategi yang akan dilakukan untuk bisa mempercepat realisasi investasi UEA senilai 44,6 miliar dolar AS itu. Kementerian Investasi sendiri juga telah membentuk satuan tugas (task force) untuk bisa menangani belasan proyek investasi tersebut dari awal hingga akhir.
"Jadi nanti Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Investasi, akan mendatangi itu perusahaan, nanti seluruh perizinannya kita yang urus. Seluruh masalah dalam negerinya kita urus, nanti urusan mereka adalah membawa teknologi, membawa modal dan membawa pasar," katanya.
Bahlil menyebut hal itu dilakukan agar ada kolaborasi dalam upaya mempercepat realisasi investasi. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak bisa lagi hanya duduk di belakang meja untuk bisa dapat investasi.
"Kami di Kementerian Investasi, polanya adalah menjemput bola, bukan menunggu bola. Karena rakyat dan negara akan mendapatkan multiplier effect ketika mereka sudah bisa beroperasi. Kalau baru komitmen, dapat izin, itu belum selesai," katanya.
Bahlil juga memastikan pihaknya akan mengawal realisasi investasi mulai dari financial closing, pembangunan infrastruktur hingga kemudian bisa berproduksi.
"Kita kawal terus, jangan diganggu-ganggu, jangan ada hantu-hantu yang main di lapangan ganggu ini barang. Kalau nggak, bagaimana bisa jalan. Kita kawal sampai dia produksi, baru kita lepas," katanya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, UEA masih ada di urutan ke 20-an dalam daftar negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pun terus mendorong agar investasi UEA bisa terus meningkat sehingga negara Timur Tengah itu bisa masuk dalam daftar lima besar investor utama Indonesia.
Namun, ia mengakui, aturan di Indonesia memang masih berbelit. Namun, di sisi lain, tidak mudah meyakinkan investor UEA untuk menanamkan modal di Tanah Air. karena karakteristik investor UEA bisa dibilang merupakan kombinasi dari semua investor yang sudah pernah ditemuinya mulai dari investor Jepang, China, AS, Korea hingga Eropa.
Ia juga menyebut harus ada ikatan khusus untuk bisa membangun hubungan dengan investor UEA. Di samping itu, mereka juga sangat berkomitmen terhadap lingkungan.
"Jadi ini gabungan, makanya tidak gampang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
Tim teknis itu terdiri dari tim yang menangani investasi melalui Indonesia Investment Authority (INA atau Lembaga Pengelola Investasi/LPI) dan investasi langsung.
"Kemarin Bapak Presiden sudah buat tim, di mana tim teknis urusan INA itu oleh Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) dan investasi langsung (FDI) dipegang kami, Kementerian Investasi, dan sebagai komandannya yaitu Menko Marves Pak Luhut karena beliau adalah Menkonya," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers daring di Jakarta, Kamis.
Bahlil menuturkan pihaknya telah menjabarkan strategi yang akan dilakukan untuk bisa mempercepat realisasi investasi UEA senilai 44,6 miliar dolar AS itu. Kementerian Investasi sendiri juga telah membentuk satuan tugas (task force) untuk bisa menangani belasan proyek investasi tersebut dari awal hingga akhir.
"Jadi nanti Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Investasi, akan mendatangi itu perusahaan, nanti seluruh perizinannya kita yang urus. Seluruh masalah dalam negerinya kita urus, nanti urusan mereka adalah membawa teknologi, membawa modal dan membawa pasar," katanya.
Bahlil menyebut hal itu dilakukan agar ada kolaborasi dalam upaya mempercepat realisasi investasi. Ia menegaskan pemerintah Indonesia tidak bisa lagi hanya duduk di belakang meja untuk bisa dapat investasi.
"Kami di Kementerian Investasi, polanya adalah menjemput bola, bukan menunggu bola. Karena rakyat dan negara akan mendapatkan multiplier effect ketika mereka sudah bisa beroperasi. Kalau baru komitmen, dapat izin, itu belum selesai," katanya.
Bahlil juga memastikan pihaknya akan mengawal realisasi investasi mulai dari financial closing, pembangunan infrastruktur hingga kemudian bisa berproduksi.
"Kita kawal terus, jangan diganggu-ganggu, jangan ada hantu-hantu yang main di lapangan ganggu ini barang. Kalau nggak, bagaimana bisa jalan. Kita kawal sampai dia produksi, baru kita lepas," katanya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan, UEA masih ada di urutan ke 20-an dalam daftar negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pun terus mendorong agar investasi UEA bisa terus meningkat sehingga negara Timur Tengah itu bisa masuk dalam daftar lima besar investor utama Indonesia.
Namun, ia mengakui, aturan di Indonesia memang masih berbelit. Namun, di sisi lain, tidak mudah meyakinkan investor UEA untuk menanamkan modal di Tanah Air. karena karakteristik investor UEA bisa dibilang merupakan kombinasi dari semua investor yang sudah pernah ditemuinya mulai dari investor Jepang, China, AS, Korea hingga Eropa.
Ia juga menyebut harus ada ikatan khusus untuk bisa membangun hubungan dengan investor UEA. Di samping itu, mereka juga sangat berkomitmen terhadap lingkungan.
"Jadi ini gabungan, makanya tidak gampang," katanya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021