Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan bahwa warga yang terdampak pembangunan proyek investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau tidak akan direlokasi ke Pulau Galang, tetapi ke Tanjung Banun yang masih terletak di Pulau Rempang.
"Relokasi ke Galang kami tiadakan, artinya kami menyetujui aspirasi masyarakat dengan demikian kami geser ke Tanjung Banun. Tanjung Banun itu masih di Rempang hanya 3 kilometer (dari lokasi awal)," kata Bahlil dalam jumpa pers, di Gedung Kementerian Investasi/BKPM di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin.
Dia menjelaskan warga yang terdampak pergeseran tempat tinggal akan mendapatkan kompensasi berupa tanah seluas 500 meter persegi lengkap dengan sertifikat hak milik serta rumah tipe 45 senilai Rp120 juta.
"Kemudian timbul pertanyaan dari rakyat 'Bagaimana kalau rumah kami lebih dari Rp120 juta, contoh Rp500 juta?' Maka dari BP Batam pakai KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) sebagai lembaga independen untuk menghitung. Kalau memang dia Rp500 juta, maka kita kasih Rp120 juta ditambah lagi Rp380 juta, jadi tidak ada yang dirugikan," ujar Bahlil.
Selain itu, kata Bahlil, selagi proses pembangunan permukiman baru berlangsung, warga terdampak pergeseran akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang sewa rumah sementara sebesar Rp1,2 juta untuk setiap kepala keluarga.
Bahlil menyebutkan di permukiman warga Pulau Rempang yang baru nantinya, juga akan dibangun berbagai fasilitas penunjang, seperti jalan, tempat penampungan ikan, akses air bersih, puskesmas, fasilitas sanitasi, sekolah, masjid, hingga pesantren.
Bahlil juga menegaskan bahwa tanggal 28 September bukan menjadi tenggat waktu bagi warga untuk melakukan pemindahan. Pihaknya masih menentukan tenggat waktu pergeseran yang tidak merugikan warga maupun investor.
"Kita kasih waktu lebih dari itu, tapi kita juga harus ada batasan, kita cari titik tengah yang baik supaya saudara kita ini bisa bergeser dengan baik, tapi usaha dari para investor bisa kita lakukan sesuai apa dari perencanaan," kata Bahlil.
Bahlil menyebutkan hingga saat ini dari 900 kepala keluarga yang terdaftar, sebanyak hampir 300 kepala keluarga bersedia untuk melakukan pergeseran tempat tinggal secara sukarela.
