Jakarta (ANTARA) -
Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia menegaskan tak berencana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.
"Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina, itu sampai hari ini nggak ada. Saya sudah diskusi kok, nggak ada," kata Bahlil saat konferensi pers Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu.
Menurutnya dalam musyawarah tersebut pun tidak ada pembahasan mengenai dewan pembina partai. Secara garis besar, menurutnya musyawarah itu pun membahas tiga agenda, yakni pemilihan ketua umum, pengesahan program kerja, hingga pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Walaupun begitu, dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Presiden Jokowi bisa saja menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar seperti yang diisukan sebelumnya. Karena menurutnya di negara demokrasi ini siapa saja berhak untuk berdoa.
"Kalau doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, ah paten barang itu kan," kata Bahlil.
Baca juga: Jokowi sebut posisi Airlangga di kabinet tidak ada masalah
Di samping itu, dia pun membantah adanya anggapan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena adanya intervensi dari pemerintah. Sebab, dia mengaku telah memperoleh mayoritas suara dari pengurus Partai Golkar di berbagai daerah.
"Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua inisiatif pemerintah, tidak benar itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 setelah berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 dan tingkat 2 menyampaikan dukungannya.
"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir pada munas xi setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029?" tanya Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Partai Golkar Adies Kadir di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu.
"Jadi jangan selalu dianggap bahwa semua inisiatif pemerintah, tidak benar itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.
Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 setelah berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 dan tingkat 2 menyampaikan dukungannya.
"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir pada munas xi setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029?" tanya Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Partai Golkar Adies Kadir di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu.
Baca juga: PDI Perjuangan tidak masalah Jokowi jabat Ketua Dewan Pembina Golkar
Adapun Bahlil sebelumnya telah disepakati untuk menjadi calon tunggal ketua umum atau ketua formatur. Dia sebelumnya telah lolos tahap pendaftaran dan menyisihkan Ridwan Hisjam yang tidak lolos dalam tahap itu.
Pada agenda selanjutnya, Munas XI Partai Golkar pun rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada pukul 18.30 WIB. Di agenda tersebut Bahlil akan ditetapkan secara resmi sebagai pucuk pimpinan partai berlambang pohon beringin itu.
