Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan salah satu persoalan tentang perpindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim dinilai lamban, karena komunikasi yang belum maksimal dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Kapan mereka mau membangun, berapa biayanya, sering kali tidak jelas. Anggaran tidak jelas karena memang ini proyek besar," jelas Hadi saat menjadi narasumber kegiatan Talkshow Komunikasi Partisipatif Masyarakat Kaltim Menuju IKN Tangguh melalui zoom meeting, Selasa (9/11/2021).
Ia menjelaskan, sejak Presiden Jokowi mengumumkan rencana pemindahan IKN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pihak yang sangat terkejut.
"Kata beliau uangnya dari mana, artinya di kepala beliau belum terbayangkan berapa dana yang harus dialokasikan," terangnya.
Namun Hadi secara pribadi bisa memaklumi apabila Menteri Keuangan kaget dengan catatan hal tersebut harus tetap diperjuangkan.
Manurutnya pemindahan IKN sesuatu yang sangat luar biasa dan manfaatnya bukan hanya untuk Kaltim, tapi untuk Indonesia secara umum. Perimbangaan pembangunan yang akan membuat Indonesia menjadi semakin tangguh.
"Kalau pembangunan terus terpusat di Pulau Jawa maka akan terjadi kecemburuan dan masalah sosial masyarakat dan akan susah dikendalikan karena mereka hilang kepercayaan dengan pemerintah pusat," tuturnya.
Hadi mengimbau dengan momentum perpindahan IKN seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersyukur walaupun memang memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Diakuinya semua yang namanya baru butuh biaya besar, tapi bisa dilakukan bertahap.
“Presiden Jokowi meminta Istana Kepresidenan sudah terbangun di IKN baru yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Juli 2024 dan rencananya peringatan HUT Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan yang baru pada 17 Agustus 2024,” ujar Hadi Mulyadi.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021