Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), di Aula Balai Latihan Kerja Samarinda, Senin (11/10). MoU tiga kementerian tersebut terkait Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa.
“Tadi baru saja kami bersama Kemendes PDTT dan Kemenkop UKM. MoU ini terkait peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan kewirausahaan desa. Mudahan sinergitas ini bisa mengurangi pengangguran utamanya yang berbasis desa,” kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.
Penandatanganan nota kesepahaman bersama ini merupakan momentum untuk meningkatkan kerja bersama dan kolaborasi dalam program - program yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan, khususnya di wilayah perdesaan.
Terdapat 29,12 juta angkatan kerja terdampak pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, 2,56 juta menjadi pengangguran karena pandemi, 0,76 juta bukan angkatan kerja karena pandemi, dan 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena pandemi atau dirumahkan. Kondisi tersebut juga berdampak pada masyarakat di perdesaan.
"Hal ini tentu tidak luput dari perhatian kami. Masyarakat desa sebagai salah satu sumber terbesar tenaga kerja menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian untuk kembali bangkit. Perdesaan memiliki banyak potensi ekonomi kreatif berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan, " katanya.
Di sisi lain, patut disadari bahwa salah satu tantangan terbesar membangun kembali ekonomi masyarakat perdesaan adalah mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya berorientasi sebagai pekerja atau buruh menjadi wirausahawan mandiri.
Dia yakin dengan pelatihan keterampilan masyarakat untuk ekonomi kreatif, jejaring pemasaran yang baik, dan dukungan teknologi untuk akses pasar digital yang lebih luas, maka produk produk yang dihasilkan masyarakat perdesaan dapat dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat yang lebih luas.
"Jadi saya kok yakin dengan sinergitas, dikeroyok bersama-sama antarkementerian dan lembaga, antarpemerintah pusat dan pemerintah daerah, tingkat pengangguran terbuka kita bisa turun dan kita bisa memitigasi dampak pandemi terhadap angkatan kerja kita," ucapnya.
Diharapkan melalui program ini akan lahir wirausahawan – wirausahawan baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya unggul, serta tentunya meningkatkan ekonomi di wilayah tersebut.
“Kami sadar bahwa pelaksanaan program ini akan dapat berdampak maksimal dengan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak terkait. Untuk itu pada kesempatan ini secara khusus, kami mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat bersama-sama dengan kami, berpartisipasi aktif pada kerja sama ini melalui kolaborasi yang bersinergi pada program-program kerja andalan di masing-masing Kementerian dalam upaya mencapaitujuan bersama kita untuk mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan,” katanya.
Kesepahaman bersama ini juga menunjukkan komitmen ketiga Kementerian dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kerjasama ini diharap dapat terimplementasi dengan baik dan konkrit, serta dampak positifnya dapat dirasakan masyarakat.
Tentunya diharap dukungan dan peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk mensukseskan program kerja bersama ini. Serta diharap partisipasi dari masyarakat perdesaan secara luas untuk turut mensukseskan upaya ini.
Sementara Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tiga menteri terkait pengurangan pengangguran dan peningkatan perekonomian berbasis desa diakui sebagai bagian upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional level desa.
“Patut disadari dampak COVID-19 masih sangat terasa hingga sekarang. Yang perlu terus dilakukan pemulihan ekonomi level desa,” ujar Gus Menteri..
Menurutnya, angka pengangguran banyak di kota, tetapi angka kemiskinan lebih banyak di desa. Salah satu yang harus digenjot sebagai upaya penanggulangannya dengan peningkatan skill kompetensi tenaga kerja di desa.
“Dana Desa bisa digunakan untuk itu. Prinsip untuk dua hal. Pemulihan ekonomi dan peningkatan SDM. Jika digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM dua-duanya dapat. Pemulihan ekonomi dapat, peningkatan SDM dapat. Makanya sangat senang MoU ini,”katanya.
Sementara Staf Ahli Menkop UKM Rully Muryanto mengatakan MoU merupakan upaya sinergis untuk mencapai target penumbuhan rasio kewirausahaan 3,95 persen pada 2024. Artinya mendorong sekitar 1,5 juta wirausahawan baru.
“Tidak bisa sendiri. Harus bersinergi baik sesame kementerian/lembaga maupun pemanku kepentingan termasuk akademi. Acara merupakan bagian upaya tersebut. Bersinergi Kemenaker dan Kemendes PDTT dalam rangka itu,”akunya.
Penandatangan MoU dilakukan Menaker Ida Fauziyah dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Staf Ahli Menkop dan UMKM Rully Muryanto. Nampak hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Moh Jauhar Efendi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021