Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Syaparudin menyatakan pembangunan wilayah perbatasan Kaltim perlu sebuah cetak biru (blue print).
Itu disampaikannya dalam pertemuan antara Komisi I DPRD Kaltim dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum lama ini.
Menurut Syaparudin, adanya cetak biru pengembangan kawasan perbatasan darat dapat berfungsi sebagai media perencanaan terpadu dan upaya percepatan pembangunan yang lebih terfokus.
"Cetak biru ini sekaligus berfungsi untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik yang bersifat horizontal (kementerian dan lembaga) maupun vertikal yaitu pemerintah pusat dan
daerah," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan asal daerah pemilihan III Kukar-Kubar ini menyebutkan, prinsip utama yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan perbatasan darat adalah berbasis pada lokasi prioritas.
Cetak biru berbasis Lokasi Prioritas (Lokpri) sesuai Rencana Induk (Keputusan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2010) harus disusun bersama Kementerian dan Lembaga Teknis serta daerah perbatasan bersangkutan.
"Dengan cetak biru dimaksud, BNPP dan Badan Perbatasan Daerah akan efektif melaksanakan mandatnya untuk mengintegrasikan kebijakan program dan menetapkan kebutuhan anggaran, melakukan koordinasi dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh kementerian dan lembaga teknis," kata politisi kelahiran Long Iram, Kutai Barat ini.
Dengan demikian, diharapkan cetak biru pengelolaan perbatasan negara dari masing-masing kawasan dapat menjadi sebuah strategi yang memiliki "kernel" (perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi), yang mengandung sebuah kebijakan (guiding policy), yang dibangun melalui sebuah proses diagnosa yang valid untuk mengarahkan dan mengikat Kementerian dan Lembaga teknis terkait untuk melaksanakan aksi-aksi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu dan terarah (coherent actions). (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Itu disampaikannya dalam pertemuan antara Komisi I DPRD Kaltim dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum lama ini.
Menurut Syaparudin, adanya cetak biru pengembangan kawasan perbatasan darat dapat berfungsi sebagai media perencanaan terpadu dan upaya percepatan pembangunan yang lebih terfokus.
"Cetak biru ini sekaligus berfungsi untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik yang bersifat horizontal (kementerian dan lembaga) maupun vertikal yaitu pemerintah pusat dan
daerah," katanya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan asal daerah pemilihan III Kukar-Kubar ini menyebutkan, prinsip utama yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan perbatasan darat adalah berbasis pada lokasi prioritas.
Cetak biru berbasis Lokasi Prioritas (Lokpri) sesuai Rencana Induk (Keputusan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2010) harus disusun bersama Kementerian dan Lembaga Teknis serta daerah perbatasan bersangkutan.
"Dengan cetak biru dimaksud, BNPP dan Badan Perbatasan Daerah akan efektif melaksanakan mandatnya untuk mengintegrasikan kebijakan program dan menetapkan kebutuhan anggaran, melakukan koordinasi dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh kementerian dan lembaga teknis," kata politisi kelahiran Long Iram, Kutai Barat ini.
Dengan demikian, diharapkan cetak biru pengelolaan perbatasan negara dari masing-masing kawasan dapat menjadi sebuah strategi yang memiliki "kernel" (perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi), yang mengandung sebuah kebijakan (guiding policy), yang dibangun melalui sebuah proses diagnosa yang valid untuk mengarahkan dan mengikat Kementerian dan Lembaga teknis terkait untuk melaksanakan aksi-aksi pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu dan terarah (coherent actions). (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013