Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi I DPRD Kaltim, Kamis (14/2), mengunjungi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memperjuangkan masalah transportasi udara di perbatasan Kaltim. Ribuan masyarakat perbatasan sejak akhir Desember 2012 lalu terisolasi akibat penerbangan bersubsidi tak lagi beroperasi menyusul belum kelarnya proses tender dari pemerintah.
Rombongan Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto dan Sekretaris Komisi I, Syaparudin, didampingi anggota Komisi I, di antaranya H Rakhmat Majid Gani, HM Arsyad Thalib, H Gunawarman, H Saifuddin Dj, Hj Syarifah Masitah Assegaf dan H Suwandi diterima Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Agung Mulyana.
Wakil Ketua Komisi I, Yefta Berto dalam pertemuan menyampaikan bahwa hingga saat ini pembangunan di perbatasan masih lambat, bahkan terkesan diam di tempat. Banyak daerah-daerah yang masih terisolir dan belum tersentuh pembangunan. Karena lambatnya pembangunan tersebut mengakibatkan tidak berkembangnya daerah di perbatasan, yang berdampak pada banyak berhentinya rute penerbangan di beranda depan NKRI tersebut.
"Hal tersebut kini semakin menyulitkan masyarakat di daerah perbatasan untuk menuju ke daerah lain di Kaltim. Ditambah lagi dengan mahalnya tarif penerbangan rute perbatasan yang semakin memberatkan masyarakat," kata anggota Dewan asal Dapil V Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung ini.
Menanggapi masalah itu, Agung Mulyana mengaku pihaknya hingga saat ini belum melakukan koordinasi secara maksimal dengan Kementerian Perhubungan, karena kebijakan terkait transportasi ada di kementerian tersebut.
Untuk itu Agung mengusulkan agar DPRD Kaltim menyuarakan langsung masalah transportasi perbatasan tersebut ke Kementerian Perhubungan, karena saat ini Kementerian Perhubungan sedang menyusun alokasi anggaran.
"Sebenarnya kami bisa membuat surat ke Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan transportasi perbatasan di Kaltim. Tapi lebih baik lagi jika permasalahan ini disampaikan langsung oleh anggota Dewan dari Kaltim dengan datang langsung ke Kementerian Perhubungan dan menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah perbatasan Kaltim," saran Agung Mulyana. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/mir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
Rombongan Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, Wakil Ketua Komisi I, Pdt Yefta Berto dan Sekretaris Komisi I, Syaparudin, didampingi anggota Komisi I, di antaranya H Rakhmat Majid Gani, HM Arsyad Thalib, H Gunawarman, H Saifuddin Dj, Hj Syarifah Masitah Assegaf dan H Suwandi diterima Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Agung Mulyana.
Wakil Ketua Komisi I, Yefta Berto dalam pertemuan menyampaikan bahwa hingga saat ini pembangunan di perbatasan masih lambat, bahkan terkesan diam di tempat. Banyak daerah-daerah yang masih terisolir dan belum tersentuh pembangunan. Karena lambatnya pembangunan tersebut mengakibatkan tidak berkembangnya daerah di perbatasan, yang berdampak pada banyak berhentinya rute penerbangan di beranda depan NKRI tersebut.
"Hal tersebut kini semakin menyulitkan masyarakat di daerah perbatasan untuk menuju ke daerah lain di Kaltim. Ditambah lagi dengan mahalnya tarif penerbangan rute perbatasan yang semakin memberatkan masyarakat," kata anggota Dewan asal Dapil V Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung ini.
Menanggapi masalah itu, Agung Mulyana mengaku pihaknya hingga saat ini belum melakukan koordinasi secara maksimal dengan Kementerian Perhubungan, karena kebijakan terkait transportasi ada di kementerian tersebut.
Untuk itu Agung mengusulkan agar DPRD Kaltim menyuarakan langsung masalah transportasi perbatasan tersebut ke Kementerian Perhubungan, karena saat ini Kementerian Perhubungan sedang menyusun alokasi anggaran.
"Sebenarnya kami bisa membuat surat ke Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan transportasi perbatasan di Kaltim. Tapi lebih baik lagi jika permasalahan ini disampaikan langsung oleh anggota Dewan dari Kaltim dengan datang langsung ke Kementerian Perhubungan dan menyampaikan keluhan yang dirasakan oleh masyarakat di daerah perbatasan Kaltim," saran Agung Mulyana. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/mir)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013