Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur Irianto Lambrie mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Maret 2013 akan memeriksa laporan keuangan Provinsi Kaltim sepanjang 2012.
"Hasil laporan itu diharapkan Kaltim memperoleh opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya di Samarinda, Senin.
Ia mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir (2010-2011), Pemprov Kaltim mendapat opini Wajar Dengan Pengecuaian (WDP) berturut-turut sehingga dengan pemeriksaan oleh BPK RI pada Maret 2013 nanti, diharapkan nilai yang diperoleh dapat naik setingkat, yakni menjadi WTP.
Selama ini, katanya, di kawasan timur Indonesia baru terdapat dua provinsi yang mendapat penilaian WTP, yakni Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
Dia juga berharap WTP yang diperoleh Kaltim bukan hanya laporan keuangan pada 2012 saja, tetapi di tahun-tahun berikutnya WTP harus tetap dipertahankan.
Menurutnya, Pemprov Kaltim terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi di segala bidang, termasuk sistem informasi manajemen keuangan daerah (Simda).
Hasil dari upaya itu paling tidak dapat dilihat dengan perolehan nilai dari BPK RI, yakni Pemprov Kaltim mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dua tahun terakhir dan harus ditingkatkan menjadi WTP.
Guna tercapainya keinginan mendapat WTP terus menerus, lanjutnya, maka semua pengelola keuangan dan PNS harus turut memperbaiki Simda, termasuk mendukung terwujudnya pembentukkan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yakni untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Guna menuju WBK, tidak mungkin tercapai tanpa dukungan semua pihak termasuk para PNS, sehingga PNS harus terus melakukan pelayanan publik yang prima, maksimal dan melakukan transparansi penggunaan anggaran.
Menurutnya, komitmen mewujudkan Zona Integritas dan WBK itu tidak akan tercapai jika tidak diiringi dengan kerja keras dan tekad bersama.
Setiap aparatur juga diminta harus mampu mewujudkan disiplin tinggi dan selalu mentaati tata aturan yang diberlakukan, sehingga kinerjanya bagus dan tidak ada permasalahan hukum.
Disiplin kerja yang tinggi akan membentuk pribadi yang jujur sehingga kejujuran itu diharapkan dapat menular kepada keluarga, teman-teman, dan lingkungan kerja, bahkan yang lebih luas diharapkan dapat menular untuk masyarakat.
Untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas dan mendapatkan opini WTP, dia minta kepada PNS di Kaltim harus terus berupaya meningkat kapasitas dan kualitas diri, terutama dalam membangun karakter diri dan pengelolaan keuangan yang baik. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Hasil laporan itu diharapkan Kaltim memperoleh opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya di Samarinda, Senin.
Ia mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir (2010-2011), Pemprov Kaltim mendapat opini Wajar Dengan Pengecuaian (WDP) berturut-turut sehingga dengan pemeriksaan oleh BPK RI pada Maret 2013 nanti, diharapkan nilai yang diperoleh dapat naik setingkat, yakni menjadi WTP.
Selama ini, katanya, di kawasan timur Indonesia baru terdapat dua provinsi yang mendapat penilaian WTP, yakni Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.
Dia juga berharap WTP yang diperoleh Kaltim bukan hanya laporan keuangan pada 2012 saja, tetapi di tahun-tahun berikutnya WTP harus tetap dipertahankan.
Menurutnya, Pemprov Kaltim terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi di segala bidang, termasuk sistem informasi manajemen keuangan daerah (Simda).
Hasil dari upaya itu paling tidak dapat dilihat dengan perolehan nilai dari BPK RI, yakni Pemprov Kaltim mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dua tahun terakhir dan harus ditingkatkan menjadi WTP.
Guna tercapainya keinginan mendapat WTP terus menerus, lanjutnya, maka semua pengelola keuangan dan PNS harus turut memperbaiki Simda, termasuk mendukung terwujudnya pembentukkan Zona Integritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, yakni untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Guna menuju WBK, tidak mungkin tercapai tanpa dukungan semua pihak termasuk para PNS, sehingga PNS harus terus melakukan pelayanan publik yang prima, maksimal dan melakukan transparansi penggunaan anggaran.
Menurutnya, komitmen mewujudkan Zona Integritas dan WBK itu tidak akan tercapai jika tidak diiringi dengan kerja keras dan tekad bersama.
Setiap aparatur juga diminta harus mampu mewujudkan disiplin tinggi dan selalu mentaati tata aturan yang diberlakukan, sehingga kinerjanya bagus dan tidak ada permasalahan hukum.
Disiplin kerja yang tinggi akan membentuk pribadi yang jujur sehingga kejujuran itu diharapkan dapat menular kepada keluarga, teman-teman, dan lingkungan kerja, bahkan yang lebih luas diharapkan dapat menular untuk masyarakat.
Untuk mendukung terwujudnya Zona Integritas dan mendapatkan opini WTP, dia minta kepada PNS di Kaltim harus terus berupaya meningkat kapasitas dan kualitas diri, terutama dalam membangun karakter diri dan pengelolaan keuangan yang baik. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013