Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur HM Sa'bani mengakui standar pelayan publik di wilayah setempat masih cukup rendah, sehingga membutuhkan kerja keras semua elemen pemerintahan untuk memperbaikinya.


Sa'bani mengatakan Kaltim masih berkutat pada standar pelayanan minimal (SPM), seperti halnya yang terjadi di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia.

"Sulit membandingkan dengan negara-negara maju yang sudah berhasil memberikan pelayanan dengan kualitas layanan yang sangat baik kepada masyarakatnya," kata Sa'bani di Samarinda, Minggu.

Di negara-negara maju yang sudah mampu memberikan layanan maksimal seperti Amerika Serikat misalnya, untuk urusan vaksin COVID-19 mereka bahkan sudah menyediakan vaksin di supermarket, minimarket, apotik dan toko-toko yang mereka tentukan.

Masyarakat tidak harus repot dengan antrean panjang, penjagaan, dan bermacam seremoni. Sangat mudah dan simpel. Hanya beberapa menit masyarakat sudah selesai divaksin.

"Dan tinggal pilih vaksin apa. Sedangkan di kita, vaksin belum memadai dan ribut," keluh Sa'bani.

Dari tahun ke tahun, lanjut Sa'bani evaluasi SPM hanya tentang performance dan capaian. 

Padahal seharusnya evaluasi juga untuk berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan untuk menyiapkan pelayanan tersebut.

"Harapan ke depan kita lebih bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pesan mantan Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim itu.

Pelayanan mendesak dalam kondisi sulit pandemi seperti saat ini, Indonesia masih belum bisa memenuhinya dengan baik. Sementara masyarakat sudah mulai gelisah dan bosan dengan beragam pembatasan.

"Ini pelajaran bagi kita, bagaimana bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam kondisi seperti ini," tegas Sa'bani lagi.

Pewarta: Arumanto

Editor : Abdul Hakim Muhiddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021