Tanjung Redeb (ANTARA Kaltim) - DPRD Kabupaten Berau mengimbau para kontraktor yang untuk tetap memperhatikan kualitas proyek yang dikerjakannya agar bisa memenuhi standar pelayanan publik.
"Kalau memang pihak kontraktor yang bersangkutan merasa punya tanggung jawab, tentunya kualitas pekerjaan bisa dijaga, walaupun saat lelang proyek, dia yang menawar paling rendah dibandingkan yang lain," kata Wakil Ketua DPRD Berau, H Saga di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Selasa.
Dia mengatakan, penawaran terendah bukan alasan atas buruknya kualitas dari proyek, sebab masyarakat awam pun sedikit banyak juga mengetahui sisi-sisi kualitas proyek.
Meskipun aturan main lelang proyek dapat memilih penawar terendah, menurut dia, namun itu bukan alasan untuk membuat kualitas proyek menjadi buruk.
Dia mengatakan, ketika ikut lelang proyek, harusnya kontraktor sudah menghitung seluruh biaya yang akan dikeluarkan dengan menyesuaikan spesifikasi pekerjaan, yang akan dilaksanakan.
"Kalau memang sekiranya tidak masuk dalam hitungan, ya jangan diambil. Karena kalau hasilnya tidak maksimal bisa kena `black list`," imbaunya.
Jadi pada intinya, kata Saga, pihak kontraktor harus memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat, selaku rakyat yang memiliki hak penuh pada hasil pengelolaan APBD.
Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pengadaan barang dan jasa, ujarnya, wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja kontraktor yang ada, baik lokal maupun dari luar daerah.
Meski adanya pemberian porsi prioritas kepada kontraktor lokal, kata Saga, tetapi harus melihat kemampuan finansial perusahaan yang dibawanya.
Karena, katanya, Bupati Berau juga pernah menegaskan bahwa kontraktor luar dan lokal memiliki peluang nyaris sama, tapi untuk pekerjaan tertentu harus melihat kemampuan perusahaan yang dibawa kontraktor.
"Evaluasi secara profesional kontraktor yang ada, terapkan sistem `black list`, kalau perlu jangan lagi diberi peluang untuk ikut mengerjakan proyek jika sudah terbukti kontraktor yang bersangkutan tidak profesional," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Kalau memang pihak kontraktor yang bersangkutan merasa punya tanggung jawab, tentunya kualitas pekerjaan bisa dijaga, walaupun saat lelang proyek, dia yang menawar paling rendah dibandingkan yang lain," kata Wakil Ketua DPRD Berau, H Saga di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, Selasa.
Dia mengatakan, penawaran terendah bukan alasan atas buruknya kualitas dari proyek, sebab masyarakat awam pun sedikit banyak juga mengetahui sisi-sisi kualitas proyek.
Meskipun aturan main lelang proyek dapat memilih penawar terendah, menurut dia, namun itu bukan alasan untuk membuat kualitas proyek menjadi buruk.
Dia mengatakan, ketika ikut lelang proyek, harusnya kontraktor sudah menghitung seluruh biaya yang akan dikeluarkan dengan menyesuaikan spesifikasi pekerjaan, yang akan dilaksanakan.
"Kalau memang sekiranya tidak masuk dalam hitungan, ya jangan diambil. Karena kalau hasilnya tidak maksimal bisa kena `black list`," imbaunya.
Jadi pada intinya, kata Saga, pihak kontraktor harus memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat, selaku rakyat yang memiliki hak penuh pada hasil pengelolaan APBD.
Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pengadaan barang dan jasa, ujarnya, wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja kontraktor yang ada, baik lokal maupun dari luar daerah.
Meski adanya pemberian porsi prioritas kepada kontraktor lokal, kata Saga, tetapi harus melihat kemampuan finansial perusahaan yang dibawanya.
Karena, katanya, Bupati Berau juga pernah menegaskan bahwa kontraktor luar dan lokal memiliki peluang nyaris sama, tapi untuk pekerjaan tertentu harus melihat kemampuan perusahaan yang dibawa kontraktor.
"Evaluasi secara profesional kontraktor yang ada, terapkan sistem `black list`, kalau perlu jangan lagi diberi peluang untuk ikut mengerjakan proyek jika sudah terbukti kontraktor yang bersangkutan tidak profesional," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013