![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kaltim.antaranews.com/berita/11825/bosda-smkn-1-nunukan-disunat-rp5274-juta&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2013/02/20130201rakor-pendidikan-1.jpg&description=Bosda SMKN 1 Nunukan "Disunat" Rp527,4 Juta ){kind=link}
Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kepala SMKN 1 Nunukan La Sali mempertanyakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari Pemrov Kaltim untuk sekolah yang dipimpinnya pada 2012 "disunat" sebesar Rp527,4 juta.
"Sepengetahuan saya, dana Bosda dari Pemprov Kaltim mulai 2009 hingga 2012, bahkan hingga tahun ini sebesar Rp1.500.000 per siswa SMK per tahun, tetapi yang kami terima hanya Rp1.000.500," ujarnya di Samarinda, Jumat.
Pertanyaan Kepala SMKN 1 Nunukan itu sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, saat Rakor Bidang Pendidikan di Samarinda, Kamis (31/1).
Dia mengatakan, jumlah siswa SMKN 1 pada 2012 sebanyak 1.056 orang. Jika nilai pemotongan Bosda dari Pemprov Kaltim dihitung total, maka jumlah pemotongannya mencapai Rp527.472.000, yakni tiap siswa dipotong sebesar Rp499.500 per tahun.
Di sisi lain, katanya, Gubernur Kaltim bersama bupati dan wali kota pada 2009 telah melakukan Memorandum of Understanding (Mou) tentang pemberian Bosda untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun, yakni Pemprov Kaltim menggulirkan Rp1,5 juta dan pemerintah di kabupaten serta kota menggulirkan Rp1 juta sehingga total mencapai Rp2,5 juta.
Tetapi Bosda yang diterima dari Pemprov Kaltim hanya sebesar Rp1.000.500 dan Bosda dari Pemkab Nunukan melalui APBD setempat hanya sebesar Rp260.000 sehingga total dana yang diterima SMKN 1 Nunukan hanya senilai Rp1.260.500 per siswa per tahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim menjelaskan, selama ini APBD Kaltim menggulirkan anggaran Rp1,5 juta untuk siswa SMK per tahun, kemudian sebesar Rp1 juta untuk masing-masing siswa SMA per tahun.
Sedangkan sistem penyalurannya adalah dari APBD Kaltim ke masing-masing pemerintah kabupaten maupun kota. Kemudian dana Bosda dari APBD Kaltim itu masuk dalam batang tubuh di APBD di masing-masing daerah.
Jadi, katanya, kalau anggaran yang sudah ditransfer ke semua daerah itu kemudian berkurang, maka tanyakanlah hal itu ke atasan masing-masing atau langsung ke bupati karena mereka yang lebih tahu mengapa Bosda itu bisa berkurang.
Ditemui terpisah, Husin Manu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan membenarkan tentang adanya pemotongan Bosda di wilayahnya.
Bahkan, katanya, pemotongan bukan hanya terjadi pada semua siswa SMK, namun juga pada siswa SMA, yakni yang seharusnya mendapat Rp1 juta tetapi hanya menerima Rp900 ribu lebih per siswa per tahun. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013
"Sepengetahuan saya, dana Bosda dari Pemprov Kaltim mulai 2009 hingga 2012, bahkan hingga tahun ini sebesar Rp1.500.000 per siswa SMK per tahun, tetapi yang kami terima hanya Rp1.000.500," ujarnya di Samarinda, Jumat.
Pertanyaan Kepala SMKN 1 Nunukan itu sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, saat Rakor Bidang Pendidikan di Samarinda, Kamis (31/1).
Dia mengatakan, jumlah siswa SMKN 1 pada 2012 sebanyak 1.056 orang. Jika nilai pemotongan Bosda dari Pemprov Kaltim dihitung total, maka jumlah pemotongannya mencapai Rp527.472.000, yakni tiap siswa dipotong sebesar Rp499.500 per tahun.
Di sisi lain, katanya, Gubernur Kaltim bersama bupati dan wali kota pada 2009 telah melakukan Memorandum of Understanding (Mou) tentang pemberian Bosda untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun, yakni Pemprov Kaltim menggulirkan Rp1,5 juta dan pemerintah di kabupaten serta kota menggulirkan Rp1 juta sehingga total mencapai Rp2,5 juta.
Tetapi Bosda yang diterima dari Pemprov Kaltim hanya sebesar Rp1.000.500 dan Bosda dari Pemkab Nunukan melalui APBD setempat hanya sebesar Rp260.000 sehingga total dana yang diterima SMKN 1 Nunukan hanya senilai Rp1.260.500 per siswa per tahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim menjelaskan, selama ini APBD Kaltim menggulirkan anggaran Rp1,5 juta untuk siswa SMK per tahun, kemudian sebesar Rp1 juta untuk masing-masing siswa SMA per tahun.
Sedangkan sistem penyalurannya adalah dari APBD Kaltim ke masing-masing pemerintah kabupaten maupun kota. Kemudian dana Bosda dari APBD Kaltim itu masuk dalam batang tubuh di APBD di masing-masing daerah.
Jadi, katanya, kalau anggaran yang sudah ditransfer ke semua daerah itu kemudian berkurang, maka tanyakanlah hal itu ke atasan masing-masing atau langsung ke bupati karena mereka yang lebih tahu mengapa Bosda itu bisa berkurang.
Ditemui terpisah, Husin Manu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan membenarkan tentang adanya pemotongan Bosda di wilayahnya.
Bahkan, katanya, pemotongan bukan hanya terjadi pada semua siswa SMK, namun juga pada siswa SMA, yakni yang seharusnya mendapat Rp1 juta tetapi hanya menerima Rp900 ribu lebih per siswa per tahun. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2013