Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah mendapat arahan dari kepala daerah untuk melakukan mutasi pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
"Kami telah menerima arahan untuk mempersiapkan kegiatan mutasi," ungkap Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara Khairuddin di Penajam, Jumat.
Isu atau kabar pergeseran pejabat eselon II atau setara kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kembali mencuat.
Arahan mempersiapkan mutasi jelas Khairuddin, untuk mengisi jabatan kepala dinas yang masih kosong atau kekurangan pegawai.
Menurut dia, berdasarkan data yang ada jabatan yang masih kosong di Kabupaten yang menjadi salah satu lokasi ibu kota negara (IKN) baru tersebut adalah dua jabatan yakni dinas perpustakaan dan arsip serta dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sedangkan kekurangan ASN sekitar 700 orang.
"Tapi mekanisme atau jadwal pelaksanaan kegiatan mutasi itu belum ditentukan," ujarnya.
"Kepala daerah ada menyampaikan untuk mempersiapkan kegiatan pengisian jabatan," tambah Khairuddin.
Artinya jabatan yang kosong atau tidak lanjut ia, akan dilakukan mutasi atau pergeseran sesuai arahan.
Mutasi atau roling pegawai tersebut merupakan kewenangan kepala daerah, apakah dilakukan seleksi terbuka atau tidak.
Namun kata Khairuddin, jadwalnya belum ditentukan kapan dilaksanakan mutasi pegawai tersebut.
"Kami akan berkoordinasi lagi dengan kepala daerah terkait arahan mutasi atau pergeseran pegawai itu," ucapnya.(ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
"Kami telah menerima arahan untuk mempersiapkan kegiatan mutasi," ungkap Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara Khairuddin di Penajam, Jumat.
Isu atau kabar pergeseran pejabat eselon II atau setara kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kembali mencuat.
Arahan mempersiapkan mutasi jelas Khairuddin, untuk mengisi jabatan kepala dinas yang masih kosong atau kekurangan pegawai.
Menurut dia, berdasarkan data yang ada jabatan yang masih kosong di Kabupaten yang menjadi salah satu lokasi ibu kota negara (IKN) baru tersebut adalah dua jabatan yakni dinas perpustakaan dan arsip serta dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sedangkan kekurangan ASN sekitar 700 orang.
"Tapi mekanisme atau jadwal pelaksanaan kegiatan mutasi itu belum ditentukan," ujarnya.
"Kepala daerah ada menyampaikan untuk mempersiapkan kegiatan pengisian jabatan," tambah Khairuddin.
Artinya jabatan yang kosong atau tidak lanjut ia, akan dilakukan mutasi atau pergeseran sesuai arahan.
Mutasi atau roling pegawai tersebut merupakan kewenangan kepala daerah, apakah dilakukan seleksi terbuka atau tidak.
Namun kata Khairuddin, jadwalnya belum ditentukan kapan dilaksanakan mutasi pegawai tersebut.
"Kami akan berkoordinasi lagi dengan kepala daerah terkait arahan mutasi atau pergeseran pegawai itu," ucapnya.(ADV)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021