Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPP3A) Kabupaten Paser melakukan roadshow di 10 kecamatan terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai langkah mewujudkan Kabupaten Paser responsif gender,
“ Roadshow kami lakukan mengingat masih adanya kendala dalam pelaksanaan PPRG di desa,” kata Kepala DP2KBPP3A Paser Hadijah, Rabu (23/6).
Hadijah mengatakan PPRG merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG adalah bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja.
Dikemukakannya dalam PPRG, pengelolaan anggaan menggunakan analisas gender pada input, output dan outcome.
Hadijah menjelaskan perencanaan dan penganggaran mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja lebih berkeadilan.
Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada DP2KBPP3A Paser, Kasrani menambahkan bahwa perangkat daerah dan desa diwajibkan menyusun PPRG minimal dua kegiatan setiap tahun.
“Kami akan terus tingkatkan jumlah kegiatan yang disusun PPRG di setiap perangkat daerah dan desa,” katanya.
Menurutnya PPRG dilandasi pada prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu ekonomis, esien dan efektif, serta menambahkan prinsip equity.
Kegiatan itu kata Hadijah dilakukan dalam rangka mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Paser, yaitu program Paser MAS (Maju Adil dan Sejahtera).
“Tujuan PPRG untuk meningkatkan pengetahuan mengenai proses perencanaan dan penganggaran, advokasi, serta untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan apartur dalam menyiapkan budgeting yang responsif gender,” ucap Kasrani. (ADV)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
“ Roadshow kami lakukan mengingat masih adanya kendala dalam pelaksanaan PPRG di desa,” kata Kepala DP2KBPP3A Paser Hadijah, Rabu (23/6).
Hadijah mengatakan PPRG merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG adalah bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja.
Dikemukakannya dalam PPRG, pengelolaan anggaan menggunakan analisas gender pada input, output dan outcome.
Hadijah menjelaskan perencanaan dan penganggaran mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja lebih berkeadilan.
Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada DP2KBPP3A Paser, Kasrani menambahkan bahwa perangkat daerah dan desa diwajibkan menyusun PPRG minimal dua kegiatan setiap tahun.
“Kami akan terus tingkatkan jumlah kegiatan yang disusun PPRG di setiap perangkat daerah dan desa,” katanya.
Menurutnya PPRG dilandasi pada prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu ekonomis, esien dan efektif, serta menambahkan prinsip equity.
Kegiatan itu kata Hadijah dilakukan dalam rangka mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Paser, yaitu program Paser MAS (Maju Adil dan Sejahtera).
“Tujuan PPRG untuk meningkatkan pengetahuan mengenai proses perencanaan dan penganggaran, advokasi, serta untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan apartur dalam menyiapkan budgeting yang responsif gender,” ucap Kasrani. (ADV)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021