Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak memberikan penghargaan kepada para pengusaha atau penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ikut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim melalui pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Peningkatan tersebut tergambar dari APBD Kaltim 2012, mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu menyentuh angka Rp13,3 triliun dari target semula ditetapkan Rp10,6 triliun.
Salah satu komponen yang mendongkrak pendapatan tersebut adalah sektor Pajak Daerah yang peningkatannya cukup drastis, untuk 2012 ditetapkan Rp3,6 triliun dan direncanakan untuk 2013 Rp4,4 triliun.
"Salah satu potensi yang menjadi andalan di sektor Pajak Daerah adalah PBBKB yang penanganannya selama ini cukup baik dan telah memberikan hasil membanggakan, yakni 2011 realisasi penerimaan mencapai Rp2,1 triliun sedangkan penerimaan 2012 diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun, yang meningkat Rp500 miliar atau 24 persen," ujar Gubernur pada Rapat Koordinasi Regional Pemungutan PBBKB se-Kalimantan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim, Selasa kemarin (4/12).
Dia mengatakan, titik sentuh yang paling menentukan dari peningkatan penerimaan PBBKB adalah diterapkannya sistem tarif tunggal, hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif PBBKB paling tinggi 10 persen.
Sejalan dengan hal tersebut Pemprov Kaltim menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan menetapkan tarif 7,5 persen, namun tetap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan tarif PBBKB untuk BBM bersubsidi 5 persen.
Penerimaan PBBKB masih didominasi dari PT. Pertamina 62 persen namun hingga saat ini Pertamina tidak lagi menjadi penyedia tunggal BBM tetapi sudah ada penyedia BBM lain di luar Pertamina.
Sehubungan dengan itu, Gubernur mengharapkan agar dihindari terjadinya persaingan harga yang kurang sehat, mengingat permintaan BBM terus meningkat. Kepada jajaran Dinas Pendapatan Daerah untuk tetap melakukan evaluasi dan monitoring melalui kegiatan operasional dan koordinasi dengan pihak penyedia BBM.
Dijelaskan, luasnya kondisi wilayah Kaltim lebih dominan sektor pertambangan dan perkebunan sehingga distribusi BBM sulit dipantau. Gubernur juga berharap kepada pihak penyedia BBM berkomitmen untuk konsisten menyampaikan laporan pemakaian BBM untuk kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor sebagaimana yang menjadi kewajiban perusahaan yang memiliki NPWPD agar menyampaikan kepada jajaran Dispenda Kaltim.
Mengenai kemungkinan terjadi tidak dikenakannya tarif PBBKB oleh penyedia kepada konsumen di titik akhir, diminta kepada Dispenda Kaltim terus melakukan koordinasi, sekaligus audit terhadap jumlah penjualan BBM khususnya pengenaan PBBKB terhadap pihak penyedia dengan melibatkan instansi terkait.
Gubernur juga mengimbau kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim yang untuk lebih proaktif membantu kegiatan operasional intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBBKB di masing-masing wilayah, mengingat penerimaan ini 70 persen adalah bagian untuk kabupaten/kota sehingga sangat diperlukan kerjasama yang solid dalam pendataan dan survei kepada pengguna BBM.
Para Kepala Dispenda se-Kalimantan atau yang mewakili diharapkan kerjasamanya sehingga dapat menciptakan sinergitas yang saling menguntungkan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penyedia BBM maupun kepada masyarakat.
"Saya sangat senang sekali dengan kemajuan-kemajuan dari penerimaan daerah khususnya dari pendapatan dari pajak daerah seperti dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pajak alat berat. Tahun lalu baru Rp10,5 triliun dan untuk 2013 ini sudah bisa mencapai Rp.13,3 triliun sehingga kesempatan kita untuk membangun juga lebih besar, karena itulah saya berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada Dispenda Kaltim beserta seluruh jajarannya di seluruh Kaltim yang memiliki kinerja yang baik," kata Awang. (Humas Pemprov Kaltim/ina/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
Peningkatan tersebut tergambar dari APBD Kaltim 2012, mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu menyentuh angka Rp13,3 triliun dari target semula ditetapkan Rp10,6 triliun.
Salah satu komponen yang mendongkrak pendapatan tersebut adalah sektor Pajak Daerah yang peningkatannya cukup drastis, untuk 2012 ditetapkan Rp3,6 triliun dan direncanakan untuk 2013 Rp4,4 triliun.
"Salah satu potensi yang menjadi andalan di sektor Pajak Daerah adalah PBBKB yang penanganannya selama ini cukup baik dan telah memberikan hasil membanggakan, yakni 2011 realisasi penerimaan mencapai Rp2,1 triliun sedangkan penerimaan 2012 diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun, yang meningkat Rp500 miliar atau 24 persen," ujar Gubernur pada Rapat Koordinasi Regional Pemungutan PBBKB se-Kalimantan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim, Selasa kemarin (4/12).
Dia mengatakan, titik sentuh yang paling menentukan dari peningkatan penerimaan PBBKB adalah diterapkannya sistem tarif tunggal, hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif PBBKB paling tinggi 10 persen.
Sejalan dengan hal tersebut Pemprov Kaltim menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan menetapkan tarif 7,5 persen, namun tetap mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan tarif PBBKB untuk BBM bersubsidi 5 persen.
Penerimaan PBBKB masih didominasi dari PT. Pertamina 62 persen namun hingga saat ini Pertamina tidak lagi menjadi penyedia tunggal BBM tetapi sudah ada penyedia BBM lain di luar Pertamina.
Sehubungan dengan itu, Gubernur mengharapkan agar dihindari terjadinya persaingan harga yang kurang sehat, mengingat permintaan BBM terus meningkat. Kepada jajaran Dinas Pendapatan Daerah untuk tetap melakukan evaluasi dan monitoring melalui kegiatan operasional dan koordinasi dengan pihak penyedia BBM.
Dijelaskan, luasnya kondisi wilayah Kaltim lebih dominan sektor pertambangan dan perkebunan sehingga distribusi BBM sulit dipantau. Gubernur juga berharap kepada pihak penyedia BBM berkomitmen untuk konsisten menyampaikan laporan pemakaian BBM untuk kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor sebagaimana yang menjadi kewajiban perusahaan yang memiliki NPWPD agar menyampaikan kepada jajaran Dispenda Kaltim.
Mengenai kemungkinan terjadi tidak dikenakannya tarif PBBKB oleh penyedia kepada konsumen di titik akhir, diminta kepada Dispenda Kaltim terus melakukan koordinasi, sekaligus audit terhadap jumlah penjualan BBM khususnya pengenaan PBBKB terhadap pihak penyedia dengan melibatkan instansi terkait.
Gubernur juga mengimbau kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim yang untuk lebih proaktif membantu kegiatan operasional intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBBKB di masing-masing wilayah, mengingat penerimaan ini 70 persen adalah bagian untuk kabupaten/kota sehingga sangat diperlukan kerjasama yang solid dalam pendataan dan survei kepada pengguna BBM.
Para Kepala Dispenda se-Kalimantan atau yang mewakili diharapkan kerjasamanya sehingga dapat menciptakan sinergitas yang saling menguntungkan dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penyedia BBM maupun kepada masyarakat.
"Saya sangat senang sekali dengan kemajuan-kemajuan dari penerimaan daerah khususnya dari pendapatan dari pajak daerah seperti dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pajak alat berat. Tahun lalu baru Rp10,5 triliun dan untuk 2013 ini sudah bisa mencapai Rp.13,3 triliun sehingga kesempatan kita untuk membangun juga lebih besar, karena itulah saya berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada Dispenda Kaltim beserta seluruh jajarannya di seluruh Kaltim yang memiliki kinerja yang baik," kata Awang. (Humas Pemprov Kaltim/ina/adv)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012