DPRD Penajam soroti PAD yang terealisasi 87 persen

DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyoroti kinerja pemkab setempat, atas capaian pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2020 yang hanya terealisasi 87 persen.
 

 

"Target PAD Kabupaten PPU tahun 2020 sebesar Rp101,3 miliar, namun yang terealisasi senilai Rp88,13 miliar atau tercatat 87 persen dari target yang direncanakan," ujar Wakil Ketua Pansus LKPj Akhir 2020 DPRD PPU Zainal Arifin di Penajam, Sabtu.

 

Jika dibandingkan dengan PAD tahun 2019, lanjutnya, maka untuk target pendapatan pun terjadi penurunan sebesar 0,94 persen, sehingga DPRD mempertanyakan kinerja pemkab setempat.

 

Ia melanjutkan, meski PAD Kabupaten PPU 2020 mencapai 87 persen dari yang ditargetkan, namun capaian tahun 2020 tersebut jauh lebih rendah ketimbang capaian 2019, yakni terjadi penurunan sebesar 1,5 persen.

 

Sebelumnya, saat membacakan hasil rekomendasi Pansus DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir tahun anggaran 2020 Kabupaten PPU, Zainal merinci jenis-jenis pendapatan daerah.

 

"Pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah ada 16, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi, kemudian ada 11 jenis yang dipungut oleh kabupaten/kota," katanya.

 

Dari 11 jenis retribusi daerah yang dikutip, hanya 5 jenis yang melebihi target, 1 yang pas sesuai target, selebihnya tidak memenuhi target.

 

Sebanyak 6 jenis yang mencapai target adalah pajak restoran tercapai 150,72 persen, pajak reklame 111,83 persen, pajak penerangan jalan 111,46 persen, pajak mineral bukan logam dan batuan 125,16 persen, pajak hiburan 100 persen, BPHTB 101,13 persen.

 

Menurutnya, alasan tidak tercapainya target tersebut dari tahun ke tahun memiliki argumentasi yang sama, yakni tidak adanya tambahan wajib pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak 

 

Kemudian penerapan sanksi terhadap wajib pajak belum maksimal, sumber daya yang dimiliki masih terbatas, sarana dan prasarana pendukung untuk pengoptimalan peningkatan pajak daerah belum tersedia dan tidak berfungsi maksimal. 

 

"Alasan tersebut makin sulit diterima, ketika disandingkan dengan anggaran yang dialokasikan untuk program peningkatan pendapatan asli daerah yang setiap tahun terus bertambah," ucap Zainal.(ADV)