Menyusul pembangunan rumah panggung sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, banyak dikritik, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya terbuka dengan semua masukan.
Kritikan tersebut datang dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang menilai proyek yang menggunakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), merupakan hal yang tidak efektif menghadapi banjir dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan para pengamat, para ahil, setiap warga boleh memberikan pendapat. Silakan nanti kita diskusi terkait konsep penanganan banjir upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata, kami sangat terbuka dengan masukan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam.
Pada prinsipnya, lanjut Riza, semua yang mereka putuskan bukanlah keputusan sepihak dari Pemprov DKI atau hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kita semua mendengarkan semua pihak dan para ahli. Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD," tutur Riza.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan, ada potensi kecemburuan sosial dalam program pembangunan rumah panggung di RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur demi mencegah banjir.
Dia menilai program yang dijanjikan Pemprov DKI dengan disebut merupakan kolaborasi dengan Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI itu akan memicu kecemburuan di kawasan rawan banjir lainnya.
"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang "memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/4).
Gembong mengatakan, program penanganan banjir seharusnya tidak seperti yang dilakukan Pemprov DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga. Menurut dia, program tersebut sangat tidak elok jika dikatakan sebagai solusi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.
"Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi," kata Gembong.
Disebutkan bahwa, pembangunan 40 rumah panggung yang kaki-kakinya setinggi 3,5 meter di Kampung Melayu itu dimaksudkan agar tidak ada lagi perabotan rumah warga yang terendam saat banjir.
Pembangunan 40 rumah di RT 13, RT 11, RT 5 dan RT 6 di RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur tersebut yang nilainya Rp78 juta per rumah, seluruhnya menggunakan dana dari Baznas dan tidak menggunakan anggaran dari APBD DKI Jakarta.
Rumah panggung tersebut nantinya akan memiliki tiga lantai, dengan lantai pertama dimanfaatkan untuk tempat produksi UMKM warga seperti kue kering yang menjadi ciri khas UMKM di Kampung Melayu. Sedangkan lantai 2-3 dijadikan tempat aktivitas rumah tangga untuk warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021
Kritikan tersebut datang dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang menilai proyek yang menggunakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), merupakan hal yang tidak efektif menghadapi banjir dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial.
"Itu kan untuk menghindari banjir. Kita lihat itu kan pendapat setiap pribadi anggota dewan para pengamat, para ahil, setiap warga boleh memberikan pendapat. Silakan nanti kita diskusi terkait konsep penanganan banjir upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata, kami sangat terbuka dengan masukan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam.
Pada prinsipnya, lanjut Riza, semua yang mereka putuskan bukanlah keputusan sepihak dari Pemprov DKI atau hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kita semua mendengarkan semua pihak dan para ahli. Dan kami diskusikan dengan DPRD, tidak ada keputusan sepihak, semua bersama DPRD," tutur Riza.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebutkan, ada potensi kecemburuan sosial dalam program pembangunan rumah panggung di RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur demi mencegah banjir.
Dia menilai program yang dijanjikan Pemprov DKI dengan disebut merupakan kolaborasi dengan Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI itu akan memicu kecemburuan di kawasan rawan banjir lainnya.
"Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang "memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?"," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Senin (5/4).
Gembong mengatakan, program penanganan banjir seharusnya tidak seperti yang dilakukan Pemprov DKI di Kampung Melayu dengan meninggikan rumah warga. Menurut dia, program tersebut sangat tidak elok jika dikatakan sebagai solusi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.
"Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi," kata Gembong.
Disebutkan bahwa, pembangunan 40 rumah panggung yang kaki-kakinya setinggi 3,5 meter di Kampung Melayu itu dimaksudkan agar tidak ada lagi perabotan rumah warga yang terendam saat banjir.
Pembangunan 40 rumah di RT 13, RT 11, RT 5 dan RT 6 di RW 04 Kampung Melayu, Jakarta Timur tersebut yang nilainya Rp78 juta per rumah, seluruhnya menggunakan dana dari Baznas dan tidak menggunakan anggaran dari APBD DKI Jakarta.
Rumah panggung tersebut nantinya akan memiliki tiga lantai, dengan lantai pertama dimanfaatkan untuk tempat produksi UMKM warga seperti kue kering yang menjadi ciri khas UMKM di Kampung Melayu. Sedangkan lantai 2-3 dijadikan tempat aktivitas rumah tangga untuk warga.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2021