Nunukan (ANTARA Kaltim) - Staf Ahli dari Universitas Negeri Malang (UNM), Jawa Timur, memberikan pelatihan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Kabupaten Nunukan, 1-2 November.

"Pengembangan SIPPD itu berawal dan berdasarkan pada visi misi Pemkab Nunukan," kata Staf Ahli UNM, Ali Mujib, dalam paparan pada pelatihan itu di Nunukan, Jumat.

Ia menyatakan visi dan misi dapat diwujudkan secara optimal dan semaksimal mungkin melalui memetakan beberapa hal terkait sumber daya manusia yang ada di wilayah ini.

Sebelum melakukan tindak lanjut kata dia, seyogyanya memperhatikan kondisi wilayah dan apa saja yang akan dikembangkan sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan pada semua sektor.

"Jadi, diperlukan sebuah konsep perencanaan bangunan yang baik sesuai dengan aturan-aturan prinsip yang ada," ujarnya.

Menurut dia, permasalahan yang sering terjadi atau dialami oleh pemerintah daerah adalah menjaga konsistensi antara planning (perencanaan) dengan budgeting (penganggaran) yaitu adanya perbedaan yang signifikan.

Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan sebuah sistem untuk memfasilitasi suatu proses perencanaan tersebut.

Pada intinya, perencanaan pembangunan daerah dijabarkan secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dalam bentuk responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

"Perencanaan sangat penting sebelum melakukan sesuatu agar hasil yang dicapai lebih maksimal, efisien dan efektif," kata Ali Mujib.

Dalam Pasal 3 PP Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan harus memperhatikan beberapa pendekatan seperti pendekatan politik, karena kepala daerah adalah hasil dari proses politik sehingga berpengaruh pada Rencana Prgram Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP).

Pendekatan lainnya adalah proses demokrasi dan partisipatif dengan melibatkan seluruh "stakeholder" yang ada serta proses "bottom up" yaitu tetap memperhatikan usulan-usulan dari bawah.

"Perencanaan yang ideal harus bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan holistik," katanya.

Pewarta: Muhammad Rusman

Editor : Amirullah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012