"Saat ini semua kepala daerah, Gubernur , Bupati dan Wali kota mendukung program KKB, terbukti dengan memberikan dukungan berupa anggaran, tenaga lapangan, pembentukan kelembagaan bahkan berupa pemberian penghargaan," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, Jufri Yasin, Rabu, usai membuka acara advokasi dan sosialisasi penyerasian kebijakan sector dengan pembangunan kependudukan.
Ia mengatakan, semenjak otonomi daerah program KB tidak berjalan sebagaimana diharapkan, sebab masing-masing daerah tidak lagi menganggap program KB penting, sehingga secara kelembagaan tidak berdiri sendiri tetapi di ikutkan pada suatu kelembagaan.
Contohnya lembaga KB dititipkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Catatan Sipil DAN Dinas Kesehatan.
Menurut Jufri Yasin, setelah terbitnya UU. No, 52 tentang kependudukan dan dilakukan advokasi serta pendekatan kepada kepala daerah, akhirnya secara berangsur-angsur program KB kembali mendapat perhatian dari kepala daerah.
Bentuk perhatian kepala daerah di antaranya membentuk kelembagaan KB seperti Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) serta Badan Pemberdayaan Perempauan , Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana .
Selain itu memberikan dukungan anggaran pada lembaga KB, serta dukungan pegawai untuk tenaga penyuluh, yang sebelumnya hampir habis karena diera otonomi banyak tenaga penyuluh dimutasi kelembaga lain.
Dukungan lain adalah pemerintah Provinsi Kaltim setiap peringatan HUT Provinsi Kaltim memberikan penghargaan berupa panji keberhasilan dibidang keluarga berencana kepada Wali kota dan Bupati yang berhasil mensukseskan program KB di daeranya.
"BKKBN juga memberikan penghargaan setiap peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) kepada Walikota dan Bupati berupa penghargaan Lencana Satyalancana Wira Karya,karena dinilai telah memberikan perhatian terhadap program KB di daerahnya," kata Jufri Yasin.
Diakuinya dalam melakukan advokasi ada sebagian daerah yang belum memahami tentang program KB, namun hal itu sifatnya kasusitis terutama daerah pemekaran yang masih kurang penduduknya seperti Kabupaten Malinau dan Tana Tidung.
Masyarakat setempat beranggapan mereka masih kekurangan penduduk dan daeranya masih luas maka tidak perlu ber KB, padahal program KB tidak hanya urusan mengatur jarak kelahiran tetapi banyak program yang sifatnya mengupayakan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya untuk daerah-daerah seperti itu program KB lebih diarahkan kepada ketahanan keluarga dalam artian pembentukan BKB, BKR, BKL Pik Remaja guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan pelayanan kontrasepsi berjalan seperti biasa pada rumah sakit dan puskesmas yang ada.
Jufri Yasin menegaskan bahwa saat ini sejumlah kepala daerah di Kaltim telah berkomitmen mendukung program KKB, mudahan dengan dukungan tersebut program KB di Kaltim bisa berhasil sesuai harapan.
(*)
Pewarta: RahmadEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
