"Total penerimaan tahun anggaran 2013 Rp13 triliun atau naik Rp2,39 triliun dibanding tahun anggaran 2012 Rp10,6 triliun," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak ketika menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2013 yang disampaikan Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak, pada rapat paripurna XIX DPRD Kaltim, Senin.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, H Hadi Mulyadi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yahya Anja, Gubernur mengatakan, penerimaan bersumber dari PAD Rp5,12 triliun, dana perimbangan Rp5,96 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp415 miliar dan pembiayaan penerimaan Rp1,5 triliun.
Sedangkan pada komponen belanja, terdiri atas belanja tidak langsung Rp5,99 triliun, belanja langsung Rp6,9 triliun dan pembiayaan pengeluaran Rp100 miliar. Belanja langsung terdiri dari belanja langsung proyek pola kontrak tahun jamak (MYC) Rp2,58 triliun dan non MYC Rp3,85 triliun.
Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai Rp959,26 miliar, belanja hibah Rp909 miliar, bantuan sosial Rp97 miliar, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota Rp2,26 triliun, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota Rp1,73 triliun, bantuan keuangan kepada partai politik Rp1,10 miliar dan belanja tak terduga Rp30 miliar.
"Bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat jumlahnya dibatasi," kata Gubernur.
Menurut dia, belanja langsung diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
"Belanja langsung 2013 dialokasikan Rp6,90 triliun, naik Rp1,56 triliun dibanding tahun 2012 Rp5,33 triliun," kata Gubernur.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Hadi Mulyadi mengharapkan APBD murni 2013 juga mengakomodasi aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Kaltim, baik dalam reses maupun kunjungan komisi-komisi.
"APBD murni 2013 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2013, sehingga diharapkan benar-benar mampu membiayai program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Hadi Mulyadi. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
