Dewan Pendidikan ingin dialog dengan Mendikbud

Banjarmasin (ANTARA) - Dewan Pendidikan dari 10 provinsi di Indonesia menginginkan adanya dialog bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait perkembangan kebijakan pendidikan yang kini ramai jadi perbincangan publik.


"Dalam silaturahmi nasional Dewan Pendidikan di Bangka Belitung baru-baru ini, kami bersepakat ingin menemui Mendikbud. Namun hingga kini surat yang kami kirimkan belum ada jawaban dari kementerian," kata Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan Prof Dr HM Hadin Muhjad di Banjarmasin, Minggu.

Menurut Hadin, banyak hal yang ingin dibahas bersama Mendikbud Nadiem seiring banyaknya pernyataan sang menteri yang menimbulkan pertanyaan publik.

"Melihat latar belakang Nadiem seorang teknokrat dengan statemen-statemennya, apakah kebijakannya membangun teknokrat atau pendidikan manusia, karena pendidikan kan hakikatnya membentuk manusia seutuhnya. Tapi sepertinya Nadiem punya konsep sendiri tentang pendidikan," kata pakar di bidang hukum tata negara dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu.

Sejalan dengan peran dan fungsi Dewan Pendidikan yang salah satunya sebagai pemberi pertimbangan sekaligus mediator antara pemerintah dengan masyarakat terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, ungkap Hadin, pihaknya ingin agar apa yang menjadi ide dan gagasan Mendikbud dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat.

"Kami ingin mendengar secara langsung dari Nadiem apa yang menjadi konsepnya menyiapkan SDM unggul dan berkarakter melalui pendidikan berkualitas, sehingga Dewan Pendidikan bisa membantu menyampaikannya secara utuh kepada publik agar tidak salah persepsi dan sebagainya," papar mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Selatan ini.

Hadin sendiri mengaku mengapresiasi terobosan Nadiem yang ingin ada lompatan besar untuk menjawab tantangan pendidikan ke depan. Seperti konsep merdeka belajar, pendidikan masyarakat hingga memperbaiki kualitas bangunan sekolah. Termasuk soal Ujian Nasional yang akan diganti dengan asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah.

"Namun sekali lagi, semua konsep dan kebijakan baru itu harus secara konkret bisa dijelaskan ke publik soal plus minusnya. Dewan Pendidikan di daerah juga terus menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat," ujar Guru Besar Ilmu Hukum yang pernah menjabat Pembantu Rektor I Bidang Akademik ULM itu.