"DPU tetap fokus melalui pembangunan irigasi dan menyelesaikan beberapa proyek bendungan di beberapa tempat," katanya di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Senin.
Diakuinya, sejauh ini ada empat bendungan yang belum bisa dioperasikan, lantaran belum memenuhi persyaratan. Yang pertama bendungan yang ada di Kampung Biatan, karena saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Tiga bendungan lainnya adalah bendungan yang ada di Kampung Merancang, Semurut dan di Kampung Labanan. Semua bendungan itu proses pembangunannya sudah selesai, tetapi belum bisa dioperasikan karena masih menunggu Komisi Keamanan dioperasikan.
"Kalau sudah ada sertifikat, bendungan itu langsung bisa dioperasikan. Jadi saat ini kita hanya menunggu penilian KKB saja," ujar Rahmad.
Lebih lanjut Rahmad menambahkan, jika semua bendungan itu sudah beroperasi, DPU akan melanjutkan membangun irigasi primer dan sekunder untuk mengatur pengairan di persawahan.
Untuk menyukseskan program swasembada beras tersebut, Rahmat menyarankan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan harus melakukan koordinasi, mulai dari Dinas Pertanian (Dispertan), Badan Ketahanan (Bakethan) dan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda).
DPU yang menyediakan infrastrukturnya, Dispertan menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan, Bakethan memberikan penyuluhan dan menyediakan sarana prasarana, dan Bappeda sebagai penyeimbang sinkronisasi semua program tersebut.
"Kalau semua melakukan koordinasi yang baik, program swasembada beras ini bisa sukses, Kaltim menjadi daerah swasembada beras di 2013," katanya. (*)
Pewarta: Helda MildianaEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
