"Target itu naik dibanding tahun 2016 sebesar Rp550 miliar," kata Sekretaris Kota (Sekkota) Sayid MN Fadly kepada wartawan di Balikpapan, Jumat.
Menurut Fadly, untuk mencapai target itu, Pemkot Balikpapan akan lebih mengintensifkan peluang dan sumber-sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan kondisi perekonomian Balikpapan yang seperti juga perekonomian nasional turut melemah.
"Mengintensifkan itu misalnya banyak wajib pajak yang belum terdata. Orang mengubah bangunan rumahnya, maka IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan) juga berubah, itu juga potensi pendapatan daerah," kata Sekkot.
Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga menegaskan bahwa keuangan daerah kini tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya kepada Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas).
Sebagai daerah bukan penghasil migas, namun berada dalam provinsi bersama daerah penghasil migas seperti Kutai Kartanegaa dan Penajam Paser Utara, Balikpapan turut menerima DBH Migas sebesar 6 persen dari 15 persen bagian penghasil.
Jumlah 6 persen itu mencapai Rp1,1 triliun atau sekitar sepertiga dari APBD Balikpapan yang mencapai Rp3.1 triliun.
Namun demikian, tahun 2016 ini pemerintah memangkas DBH sampai Rp400 miliar sebagai akibat dari turunnya harga minyak dunia, sehingga Pemkot Balikpapan sampai harus menjadwal ulang pembayaran proyek-proyek infrastruktur.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota (Wawali) Rachmad Mas`ud mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dalam kondisi perekonomian saat ini.
Menurut Wawali, justru dengan keterbatasan anggaran ini, semua dilatih untuk hemat, mandiri, efisien, dan memaksimalkan potensi daerah.
"Nanti tugas kami mencari anggaran-anggaan bantuan dari Dana Alokasi Khusus di Kementerian. Itu nanti yang membantu kita," katanya. (*)
Pewarta: Novi Abdi: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
