Gubernur: Perlu Keterlibatan Pengusaha Eksportir

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Rencana pengapalan langsung ke luar negeri atau direct call dari Kaltim  melalui Pelabuhan Peti Kemas Kariangau Balikapapan ke Asia Timur maupun ke seluruh dunia memerlukan keterlibatan para pengusaha.

Keterlibatan para pengusaha eksportir di Kaltim sangat diperlukan untuk menggunakan pelabuhan di Balikpapan. Selama ini para eksportir masih menggunakan pelabuhan di Surabaya dan Jakarta.
    
"Pelabuhan kita yang ada di Balikpapan sudah bisa digunakan untuk  ekspor langsung ke berbagai negara. Oleh karena itu mengapa harus menggunakan pelabuhan  Surabaya dan Jakarta? Pelabuhan  kita sudah bisa langsung  ekspor dengan berbagai komoditi," kata Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak usai menerima Direktur Utama PT. Pelindo IV Doso Agung di Ruang Pertemuan Guest House Lamin Etam, Kamis (11/8).
    
Sementara Doso Agung menjelaskan  dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas diantaranya direct call. Para pengusaha di Kaltim diharapkan bisa memanfaatkan keuntungan besar  dari direct call sebab bisa langsung ekspor keluar negeri baik ke Korea, China  maupun ke Jepang.

"Direct call melalui pelabuhan di Balikpapan, selain waktunya lebih singkat tentu  biayanya juga lebih murah. Selama ini  komoditi karet dan  rotan di ekspor lewat pelabuhan di Surabaya. Ke depan diharapkan para pengusaha bisa melakukan ekspor melalui pelabuhan Balikpapan," ujarnya.
 
Selain itu,  lanjut Doso  Agung,  juga dibahas percepatan pembangunan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy. Selanjutnya akan dilakukan studi dan aksi dalam upaya investasi.

Selain itu tentu juga perlu dukungan pemerintah untuk trustle yang  sekarang  sudah dibangun agar dapat diserahkan untuk dioperasikan oleh PT. Pelindo hingga menjadi kesatuan yang menyeluruh.

"Selain itu juga didiskusikan rencana pembangunan terminal pelabuhan di Balikpapan dan terminal Pelabuhan Palaran Samarinda. Diharapkan tahun depan kita sudah bisa melaksanakan aksi lapangan. Meski demikian perlu dukungan dari pemerintah daerah untuk pembebasan lahan maupun untuk pembangunan akses jalannya," paparnya. ( Humas Prov kaltim/mar)