Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf berharap pelaksanaan forum tertinggi di lingkungan organisasi, muktamar, tidak dijadikan sebagai ajang batu loncatan untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029.

“Bahwa muktamar ini tidak menjadi ajang semacam batu loncatan untuk Pemilu 2029,” ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini di Jakarta, Rabu.

Gus Yahya mengatakan pesan tersebut telah berulang kali disampaikan selama hampir lima tahun kepemimpinannya di PBNU. Karena itu, PBNU akan mengupayakan agar muktamar tidak dimanfaatkan sebagai arena untuk kepentingan politik elektoral.

Terkait mekanisme pencalonan dalam Muktamar, ia menyebut tidak ada kewajiban bagi calon untuk mundur dari jabatan struktural, utamanya di pemerintahan, terlebih dahulu. Namun demikian, terdapat aturan mengenai larangan rangkap jabatan yang harus diperhatikan.

“Yang jelas ada larangan rangkap jabatan dalam soal itu,” katanya.

Baca juga: Saat peringatan satu abad NU, Prabowo sebut lebih berani mengabdi bela rakyat

Ia menegaskan untuk bisa meyakinkan bahwa calon tersebut layak untuk dipilih, maka calon tersebut mesti memperlihatkan kelayakannya dan memastikan bahwa tidak ada hambatan yang dapat memengaruhi proses pencalonannya.

Saat ini, Menteri Agama Nasaruddin Umar diisukan tengah didorong untuk maju sebagai kandidat calon ketua umum PBNU. Di sisi lain, Gus Yahya juga mengisyaratkan akan kembali maju untuk menuntaskan janji saat muktamar di Lampung.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno pada 21 Mei 2026 untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

“Panitia sudah disahkan, hari ini ada rapat pertama panitia. Rais Aam sudah setuju untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti. Itu nanti untuk memutuskan waktu dan tempat Munas Kombes,” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Penyelenggaraan Munas dan Konbes ini hasilnya akan menentukan kapan dan di mana penyelenggaraan forum tertinggi PBNU, Muktamar, digelar. Dalam muktamar ini akan menentukan masa kepengurusan yang baru PBNU untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: PBNU: Indonesia ikut Board of Peace adalah keputusan tepat



Pewarta: Asep Firmansyah
Editor : Imam Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2026