Menurut Muspandi ketika dihubungi di Samarinda, Senin, Kaltim harus beradaptasi dengan perdagangan bebas di kawasan ASEAN, karena provinsi ini termasuk daerah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, baik migas maupun nonmigas.
"Persaingan di sektor usaha tidak bisa ditawar lagi. Pertama, secara nasional pertumbuhan ekonomi sudah 6-6,5 persen dan kedua, potensi produk di setiap daerah harus dikuatkan. Industri yang membuat produk sesuai karakteristik daerah dan potensi lokal, mau tidak mau harus siap menghadapi perdagangan bebas tersebut," katanya menanggapi kesiapan Kaltim menghadapi MEA.
Pertumbuhan ekonomi Kaltim sepanjang 2013 hingga 2014 yang masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, lanjut Muspandi, menandakan masih ada yang kurang maksimal dari sektor ekonomi di Kaltim.
"Harus ada keseriusan pemerintah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat untuk gotong royong menghadapi ini. Karena kenyataannya selama ini, produk jenis apapun dari negara lain sudah membanjiri Indonesia, termasuk Kaltim," tambahnya.
Salah satu cara menghadapi gelontoran produk impor itu, tambah Muspandi, adalah dengan menggiatkan industri yang menghasilkan produk spesifik dan berkualitas dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
Ia menambahhkan pemberlakuan MEA sudah pasti juga berimbas pada perekonomian Kaltim, sehingga secara langsung tidak hanya akan menghadapi persaingan produk, namun juga persaingan sumber daya manusia.
Politisi PAN tersebut juga mengingatkan bahwa industri kecil dan menengah di Kaltim dituntut untuk semakin kreatif dan memanfaatkan bahan baku lokal. Peran pemerintah juga sangat diharapkan dalam mengantisipasi perdagangan bebas nantinya.
"Pemerintah harus memberikan banyak ruang kepada pengusaha lokal, tentunya dalam bentuk permodalan, kemudahan perizinan dan keterampilan yang lebih agar sumber daya manusia kita siap untuk bersaing di pasar bebas," tegas Muspandi.
Menurut ia, SDM di Kaltim perlu dilatih dan dibina agar mampu bersaing dengan tenaga asing yang akan masuk ke Indonesia.
"Kuncinya adalah motivasi, karena terkadang SDM yang ada inginnya instan, padahal perlu proses pelatihan dan bimbingan yang panjang. Pemerintah perlu merumuskan visi untuk pelatihan, dan dunia usaha juga perlu memberi bimbingan," katanya.(*)
Pewarta: ArumantoEditor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
