Samarinda (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota mewaspadai web defacement sebagai ancaman siber yang paling sering terjadi, karena sebagian besar layanan publik pemerintah daerah berbasis website.
"Defacement menyasar sistem elektronik berbasis web, di mana layanan publik kita hampir semua mengandalkan itu. Oleh karena itu, insiden ini menjadi yang paling banyak terjadi," kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, dalam keterangan di Samarinda, Jumat.
Pada kesempatan itu Danang Jaya menjadi narasumber webinar bertajuk Penyusunan Profil Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara virtual dengan melibatkan pemerintah daerah se-Kaltim.
Ia meminta penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi untuk segera menindaklanjuti notifikasi serangan siber, terutama web defacement. Jika mendapat notifikasi, segera tindak lanjuti ke BSSN untuk perbaikan.
Meskipun notifikasi serangan siber dari tahun 2023 hingga 2025 terbilang cukup banyak, Danang mengapresiasi respons cepat dari tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan ancaman siber semakin meningkat.
Ia menekankan pentingnya kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menanggulangi risiko keamanan siber.
Berdasarkan peta sebaran risiko dominan pada tahun 2024, sebagian besar risiko memang berada di tingkat rendah. Namun, Danang mengingatkan bahwa hal itu tidak berarti tidak ada risiko sama sekali.
"Kita harus melihat dampaknya. Insiden siber bisa terjadi kapan saja," katanya.
Danang juga mengingatkan manajemen risiko yang matang. Hal ini tidak hanya untuk menanggulangi serangan yang sudah terjadi, tetapi juga untuk mencegah dan menjaga dampak dari risiko tersebut.
"Diperlukan sebuah manajemen risiko yang baik untuk menjaga dampak dari risiko yang ada. Ini akan menjadi bagian dari pengelolaan kendali risiko," katanya.
