Nusantara (ANTARA) - NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kini juga berperan sebagai pelaksana proyek infrastruktur di Kota Nusantara. Sebelumnya, proyek-proyek di IKN melekat di sejumlah kementerian seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup (LH), hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Penandatanganan kontrak pada Rabu (11/6) yakni tujuh pekerjaan menjadi tonggak sejarah baru bagi Otorita. Kami melalui tender terbuka dan seleksi memulai pembangunan fisik secara mandiri,” kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kamis.
Otorita IKN menandatangani kontrak tujuh paket pekerjaan fisik peningkatan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sepanjang total 12,2 km dengan nilai Rp3,04 triliun, serta dua paket pengawasan senilai Rp24,5 miliar.
Basuki juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan kontrak single-year, dengan target rampung dalam 232 hari kerja.
“Tidak ada alasan untuk menunda. Semangat kerja keras tiga shift per hari yang pernah ditunjukkan sebelumnya harus kembali dihidupkan,” ujarnya.
Pada kesempatan terpisah Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis H Sumadilaga menekankan bahwa proyek jalan ini merupakan bagian dari Batch 1 pembangunan tahun anggaran 2025, yang ditargetkan selesai pada Desember ini, agar sejalan dengan laju investasi swasta di IKN.
Selain proyek jalan, OIKN juga mengawali pembangunan skala besar lainnya, termasuk gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA) yang juga akan dibangun tahun ini dan ditargetkan rampung pada 2027.
Seluruh ekosistem pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, diharapkan bisa beroperasi penuh di IKN pada 2028.
Basuki menyebut bahwa IKN telah memasuki era percepatan pembangunan, bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan kota pemerintahan baru yang akan menjadi pusat administrasi negara.
“IKN ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol reformasi kelembagaan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita harus menjadikannya ibu kota yang beroperasi penuh dalam dua tahun ke depan,” tegasnya.
Otorita IKN juga berkomitmen untuk menjalankan setiap tahap berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, inovatif, dan berkelanjutan, untuk memperkuat posisi IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia masa depan.
