Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Dahri Yasin didampingi Wakil Ketua Komisi Agus Suwandy dan Edy Sunardi Darmawan itu memang salah satunya membahas proyek yang masuk dalam multiyears contract berupa proyek pengendalian banjir.
Proyek yang dianggarkan dari APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp 605 miliar tersebut menurut Masykur hasilnya tidak berbanding dengan biaya yang telah dikucurkan. “Saya ragu seluruh dana yang dikucurkan bisa menuntaskan problem banjir, saya tidak melihat ada langkah taktis yang benar-benar mengurangi titik banjir, yang ada malah semakin bertambah,†kata Masykur dalam rapat yang juga dihadiri Baharuddin Demmu, Andi Faisyal HP, Safruddin, Veri Diana Wang, Siti Laela dan Andi Harun.
Ia juga mengatakan, langkah prefentif yang telah dilakukan juga tidak berbanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Sebab tidak diimbangi dengan kebijakan yang tegas untuk menyinergikan program kerja dengan kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini memerlukan hubungan lintas sektor untuk mensinergikan program kerja pengendalian banjir ini.
“Kita minta goodwill agar pengendalian banjir ini bisa dituntaskan seperti harapan masyarakat. Ddengan begitu kepercayaan masyarakat bisa tumbuh karena adaya komitmen kita bersama,†harap politisi PKS ini.
Menurutnya, masyarakat tentu bertanya-tanya dengan anggaran yang sedemikian besar, apa yang telah dihasilkan?.
Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa problem utamanya pada pembebasan lahan. “Misalnya dinas PU bersama dengan DPRD membawa stake holder terkait, jika itu di kota Samarinda, maka pemerintah kota setempat seperti bupati/wali kota sebagai kuncinya harus diajak berkoordinasi dititik mana saja yang mau dibebaskan lahannya,†papar Masykur.
Masykur mencontohkan, jika di Samarinda titik yang akan diselesaikan di wilayah Sempaja maka harus benar-benar difokuskan ke sana. Jika berhasil, tentu menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Sebab kepercayaan masyarakat sangat penting.
“Jika masyarakat memahami manfaat proyek pengendalian banjir maka diwilayah lain juga akan demikian. Jika masalahnya di pembebasan lahan, saya yakin jika kepercayaan masyarakat didapat, keberhasilan pengendalian bisa lebih mudah dituntaskan. Sebaliknya, pada proses itu warga diharapkan tidak mematok harga tinggi sehingga win-win solution bisa didapatkan,†urainya.
Senada, Irwan Faisyal HP menyarankan pemerintah agar penuntasan masalah banjir sebaiknya focus pada drainase lebih dulu. “Kecuali jika kondisi jalan mendesak untuk diperbaiki.
Jika tidak, sebaiknya focus pembenahan drainase lebih dulu. Jika drainase baik maka tidak akan terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan jalan akibat aspal terendam air banjir,†ujar politikus Golkar ini. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/oke)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
