Samarinda (ANTARA) - Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, menyatakan terdapat plus minus dalam transformasi ekonomi nasional, yakni selain menawarkan berbagai keuntungan bagi pengusaha juga menimbulkan sejumlah tantangan.
"Keuntungannya antara lain diversifikasi peluang bisnis, peningkatan produktivitas dan efisiensi, akses modal dan pembiayaan, penguatan daya saing global, dukungan kebijakan dan infrastruktur," kata Dr Aji Sofyan Effendi, selaku Ekonom dari Unmul di Samarinda, Jumat.
Sedangkan tantangan transformasi ekonomi antara lain terjadinya disrupsi pasar dan bisnis tradisional, peningkatan persaingan, ketidakpastian dan risiko ekonomi, perubahan kebutuhan tenaga kerja, dan kepatuhan terhadap regulasi baru.
Ia menjelaskan, transformasi ekonomi menawarkan peluang besar bagi dunia bisnis, terutama dalam hal ekspansi, efisiensi, dan daya saing global.
Namun bisnis juga harus siap menghadapi tantangan signifikan seperti disrupsi pasar, peningkatan persaingan, dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan regulasi.
"Untuk itu, strategi yang tepat, inovasi, dan fleksibilitas menjadi kunci untuk memanfaatkan keuntungan sambil meminimalkan risiko dalam era transformasi ekonomi nasional saat ini," kata Aji yang juga Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Samarinda ini.
Ia juga memberi masukan bahwa beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah RI adalah menyikapi persoalan dan dinamika yang begitu kompleks dalam transformasi ini.
Pemerintah, saran dia, perlu membentuk badan khusus yang ia sebut Badan Transformasi Ekonomi Indonesia, untuk mengatur kebijakan transformasi ekonomi Indonesia, menghadapi tantangan, dan memanfaatkan peluang di era perubahan ekonomi global.
Badan ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi, perencanaan, dan pengawasan kebijakan, memastikan bahwa transformasi ekonomi berjalan dengan efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.
Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi hukum terkait kebijakan, untuk memastikan bahwa proses perubahan ekonomi berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.
Regulasi ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan publik, tetapi juga akan mendukung inovasi, mendorong investasi, dan memastikan bahwa transformasi ekonomi membawa manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.
"Wujud regulasi hukum tersebut bisa dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga hal ini akan menjadi acuan mulai dari tingkat pusat hingga di daerah," kata Aji.
