Hal ini diungkapkan jurubicara F-PAN Rakhmad Majid Gani menyikapi Nota Penjelasan Pemerintah atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim tahun 2013-2018.
"Fraksi PAN mempertanyakan hal ini, sebab dalam dokumen RPJMD disampaikan pemerintah berkomitmen untuk melakukan transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis SDA tak terbarukan ke ekonomi berbasis pemanfaatan SDA terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan," kata Rakhmat pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-14, Senin (26/5) .
Menurutnya, apa yang tertulis dan ditetapkan dalam RPJMD dinilai F-PAN tidak sesuai dengan penetapan sasaran pembangunan saat ini.
"Dalam penetapan pembangunan justru pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan migas dan batu bara dari 1,59 persen menjadi 4,7 persen sampai 5,3 persen. Penjelasan terkait ini kami butuhkan," ungkap Majid, sapaan akrab politikus PAN ini.
Selain itu, Fraksi PAN juga meminta agar Pemprov Kaltim konsisten dengan kebijakan moratorium izin pertambangan dan perkebunan. Kebijakan tersebut penting sebagai usaha untuk mengurangi dampak pemanasan global.
Sementara terkait penyebab terjadinya kenaikan angka kemiskinan, Fraksi PAN menilai adanya salah satu faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan tersebut, yaitu terjadinya degradasi mutu lingkungan.
"Kerusakan hutan akibat pengelolaan yang tidak terkendali maupun akibat kebakaran di musim kemarau semakin memperburuk mutu lingkungan hidup, penurunan kualitas lingkungan hidup diindikasikan oleh banjir dan tanah longsor yang kerap melanda dibeberapa bagian wilayah serta penurunan potensi sumber daya perikanan didaerah pesisir dan laut," urai Majid.
Lebih lanjut, hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat terkait dengan pendapatan di bidang pertanian dalam arti luas.
"Hal ini juga kami pertanyakan, kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Pemprov Kaltim untuk mencegah terjadinya degradasi mutu lingkungan di Kalimantan Timur?" kata Majid. (Humas DPRd Kaltim/adv/lia/met)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
