PAUD di Kukar mencapai 360 Unit

Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kutai Kartanegara mencapai 630 unit dengan rata-rata terdapat 35 unit di setiap kecamatan dan tiga PAUD pada setiap desa/kelurahan.

"Angka ini jauh diatas rata-rata nasional kabupaten atau kota lainnya,"  ujar Soleh Pulungan, saat menjadi narasumber Seminar PAUD yang dilaksankan oleh Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kutai Kartanegara, baru-baru ini.

Seminar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda itu, diikuti guru-guru PAUD, pengawas TK/SD dan pemangku kebijakan lainnya.

Fenomena menjamurnya PAUD di Kutai Kartanegara menurut Soleh mestinya diimbangi peningkatan kualitas, yaitu berdasarkan standar Permendiknas No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan PAUD.

"Regulasi tersebut secara jelas mengatur tentang standar penyelenggaraan, standar pendidik dan standar sarana prasarana," katanya.

Mencermati konsep besar pengembangan PAUD nasional yang digagas oleh Dirjen PAUD Profesor Lidya Freyani Hawadi, menurut Soleh saat ini baru 10 Provinsi yang seluruh desanya sudah memiliki lembaga PAUD dan masih 15 ribu lebih desa yang harus segera dibangun.

"Ini target kami selama dua tahun kedepan," ujar Soleh.

Ekspektasinya kata dia, anak-anak yang saat ini berusia 0-9 tahun, pada 2045 mendatang akan berada pada usia produktif (30-40 tahun) yang diprediksi lebih cerdas, lebih kreatif, lebih inovatif sehingga menjadi modal berharga menuju Indonesia Emas 2045 dan saat itu merupakan 100 tahun Indonesia merdeka.

Salah satu kelemahan penyelenggaraan PAUD berdasarkan hasil riset menurut Soleh yakni, kurangnya pembinaan dari unsur pengawas, karena rasio antara pengawas  dengan jumlah PAUD  tidak sebanding. 

"Jumlah penilik PAUD murni hanya 17 orang padahal jumlah PAUD  630 unit. Sebenarnya, pengawas TK/SD sebanyak 163 orang, namun mereka lebih fokus terhadap pembinaan SD sesuai uraian tugas yang di emban," katanya.

Berdasarkan riset, pembenahan PAUD harus berlanjut terutama yaitu peningkatan standar pendidikan guru PAUD, kemudian penambahan jumlah pengawas PAUD, atau melalui alih fungsi, selanjutnya renovasi gedung PAUD yang tidak layak.

"Sumber pembiayaan PAUD ini juga dibantu melalui APBD," demikian ujarnya. (*).