Bandung (ANTARA Kaltim)–Pemprov Kaltim merealisasikan bantuan keuangan berupa tambahan biaya penunjang pendidikan kepada 167 praja yang kini sedang menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang tersebar di delapan daerah.
Penyerahan tersebut dilakukan serentak oleh petugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, yang salah satunya diserahkan Kepala BKD Kaltim, HM Yadi Robyan Noor di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Selasa malam (12/11).
“Bantuan ini merupakan perhatian dari Pemprov Kaltim terhadap sejumlah praja yang saat ini sedang belajar di IPDN, sehingga dapat memotivasi meraka agar mampu meraih prestasi lebih baik dan meringankan beban biaya untuk berbagai keperluan,†kata Roby di sela-sela penandatanganan berkas tambahan biaya penunjang pendidikan.
Dia mengatakan, sebenarnya para Praja IPDN ini telah mendapat biaya pendidikan dari pemerintah pusat yang jika dikonfersi dalam bentuk pendanan, nilianya bisa mencapai Rp20 juta pertahun setiap orang.
Kendati demikian, sejumlah praja, khususnya dari Kaltim sering kesulitan saat memenuhi biaya pulang ke daerah asal dan pembiayaan ketika melakukan tugas observasi lapangan dan karya tulis yang merupakan tugas wajib setiap praja.
“Bantuan tersebut juga diberikan untuk biaya pembelian baju seragam dan keperluan lain. Karena seragam yang diberikan masing-masing hanya satu pasang, sehingga perlu ditambah agar ada cadangan,†kata Roby.
Roby mengakui, bantuan tersebut memang tidak seberapa, namun jangan dilihat dari jumlahnya tetapi ini merupakan bagian dari perhatian Pemprov Kaltim kepada praja asal Kaltim, sehingga lebih konsentrasi menempuh pendidikan.
Jumlah dana yang diterima praja tidak sama, yakni disesuaikan pada tingkatan dengan kisaran Rp5-7 juta, atau jika ditotal mencapai Rp1,148 miliar dari APBD Kaltim 2013 yang ditransfer langsung ke rekening milik praja kelas nindya, madya dan wasana.
Hingga kini jumlah praja Kaltim tersebar di delapan Kampus IPDN, yakni di Jatinangor, Jakarta, Makassar, Manado, Bukit Tinggi, Pontianak, Riau dan Papua. Dengan kondisi itu, tentunya untuk kembali ke daerah asal dalam waktu tertentu, saat liburan atau melaksanakan tugas membutuhkan biaya cukup besar.
Bantuan tersebut setidaknya bisa digunakan praja untuk pulang dari lokasi pendidikan hingga ke Balikpapan, sedangkan dari Balikpapan ke daerah masing-masing akan menjadi tanggungan daerah kabupaten/kota masing-masing.
“Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Pemprov Kaltim dengan Pemkab dan Pemkot, sebagai upaya menanggulangi bersama bantuan bagi sejumlah praja asal Kaltim,†kata Roby.
Perlu 917 Lulusan IPDN
Dalam kesempatan itu, Yadi Robyan Noor mengatakan hingga kini Kaltim dan Kaltara membutuhkan sedikitnya 917 sarjana IPDN yang akan ditugaskan pada sejumlah kawasan di daerah ini.
Jika melihat jumlah penerimaan calon praja asal Kaltim tahun ini yang mencapai 62 orang, untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa tercapai hingga 14 tahun ke depan, dengan catatan jika setiap tahun bisa menyekolahkan 62 orang praja.
“Waktu 14 tahun itu akan semakin lama, jika jumlah praja asal Kaltim dan Kaltara yang diterima IPDN kurang dari 62 orang, ditambah dengan sejumlah PNS lulusan IPDN yang memasuki masa pensiun,†katanya.
Guna mempercepat pemenuhan atas kebutuhan tersebut, Kaltim telah membuka sekolah S1 Pemerintahan Integratif (S1-Pin) yang memiliki kemampuan setara dengan lulusan IPDN yang diharapkan bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan atau berharap pada lulusan IPDN yang jumlahnya sangat terbatas, karena dari total penerimaan mahasiswa baru yang mencapai 1.500 orang setiap tahun akan diperebutkan oleh pelamar dari seluruh Indonesia, sehingga perlu upaya sendiri untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan daerah,†jelas Roby. (Humas Prov Kaltim/santos/adv).
