"Guna menekan angka golput dalam Pemilu 2014, saya dalam berbagai kesempatan selalu mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, karena siapapun yang akan dipilih, maka dampaknya akan terlihat dalam lima tahun kemudian," ujar Syaharie Jaang di Samarinda, Kamis.
Setiap warga negara, katanya, sudah semestinya menggunakan hak pilihnya karena hal itu sangat penting, yakni Pemilu merupakan sarana politik bagi rakyat untuk memilih siapa wakil yang diinginkan untuk duduk di DPD, DPRI dan DPRD, bahkan Presiden RI.
Diharapkan tingginya angka golput dalam Pilgub Kaltim pada 10 September 2013 yang mencapai 45 persen tidak terulang dalam Pemilu 9 April 2014, untuk itu semua pemangku kepentingan harus rutin mengingatkan kepada warga, begitu juga dengan warga juga diharapkan sadar pentingnya memilih calon pemimpinnya.
Menurutnya, pesta demokrasi berupa Pemilu selain sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang menganut prinsip dari, oleh dan untuk rakyat, juga untuk memberikan kesempatan kepada rakyat agar bisa menempatkan orang-orang yang dipercaya mewakili rakyat dalam legeslatif.
Wali kota juga mengaku sudah meminta kepada Badan Kesbangpol Samarinda untuk terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014.
Banyak cara yang bisa dilakukan dalam bersosialisasi, misalnya dalam setiap pertemuan diselipkan kalimat agar tidak golput, kemudian bisa melalui media massa baik cetak, televisi, media online, dan radio.
Terpisah, Direktur Citra Publik Indonesia-Lingkar Survei Indonesia (LSI) Network, Hanggoro Doso Pamungkas mengatkan, golput adalah masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, namun secara sadar tidak memilih atau membuat hak pilihnya tidak efektif.
Dia juga mengatakan bahwa hasil Pilgub Kaltim yang digelar pada 10 November lalu, jumlah golput di provinsi itu cukup tinggi karena lebih dari 45 persen.
Jumlah warga yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Kaltim 2013 adalah 2,7 juta jiwa dari 3,5 juta penduduk Kaltim dan Kaltara. Itu berarti sekitar 1,2 juta orang tidak turut dalam mencoblos atau menggunakan hak pilihnya.
Menurut Hanggoro, fenomema golput terutama terjadi di kota-kota besar, tak terkecuali di kota-kota besar di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, bahkan di Tarakan yang sudah berpisah dan bergabung di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). (*)
Pewarta: M GhofarEditor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
