Kenneth nilai Heru Budi paket komplit Pj Gubernur DKI

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merupakan paket komplit untuk menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa kepemimpinannya Oktober 2022.


Pasalnya kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, dari ketiga nama yang berembus yakni Heru, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, nama pertama lebih menonjol dan memahami permasalahan di ibu kota.

"Jika dilihat dari syarat dan karakter yang layak untuk mengisi jabatan tersebut ada di sosok Pak Heru Budi. Menurut saya Beliau sudah paket komplit, beliau sangat memahami tentang seluk beluk permasalahan di Jakarta," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut Kenneth, Heru Budi memiliki segudang pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad di Jakarta, mulai dari Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, lalu menjadi Wali Kota Jakarta Utara, hingga menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

"Pengalaman Pak Heru Budi di lingkup birokrasi itu sudah melebihi kata cukup untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak beliau selama ini terbilang sangat baik, seperti pernah mengusulkan larangan penggunaan kendaraan pribadi setiap Jumat pekan pertama untuk SKPD DKI, dan itu berhasil," tuturnya.

Pria kelahiran Medan pada 13 Desember 1965 itu juga, kata Kenneth, memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo sejak masih di DKI Jakarta hingga sebagai Kepala Sekretariat Presiden yang merupakan suatu poin keunggulan tersendiri karena akan paham permasalahan Jakarta dan nasional.

Selain itu, sambung Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu, Heru Budi juga dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tidak pernah lelah dalam persoalan kebaikan masyarakat, seperti yang sudah dilakukannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

"Menurut sepengetahuan saya, Beliau itu tipe pekerja keras, dan tidak banyak teori. Track record pengalamannya, saat menjadi Wali Kota Jakarta Utara yaitu beliau merevitalisasi Waduk Pluit. Dengan itu seharusnya sudah terbukti yang bersangkutan bisa melanjutkan program yang sedang berjalan dan diteruskan dari gubernur sebelumnya," Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.

Adapun dua calon lainnya yakni Marullah Matali dan Juri Ardiantoro, menurut Kenneth, ada beberapa kekurangan jika untuk memimpin ibu kota untuk menggantikan Anies Baswedan seperti kurangnya pemahaman soal DKI Jakarta, dan tidak ada prestasi yang menonjol.

Untuk Pak Marullah, Kenneth menilai yang bersangkutan belum mumpuni untuk memimpin DKI karena ada kekurangan dari pengalaman serta jaringan, dan juga belum ada prestasi yang menonjol saat menjabat Wali Kota Jakarta Selatan.

"Sedangkan Pak Juri hanya menguasai di bidang penyelenggara pemilu yang cukup lama ditekuninya sejak 2003 hingga 2017. Terakhir menggantikan almarhum Husni Kamil Manik menjadi Ketua KPU RI. Keduanya sangat jauh pengalaman dari Pak Heru Budi, yang lebih menguasai Jakarta dan Nasional," tutur Kenneth.

Kenneth juga menilai Heru memiliki jiwa komunikasi yang baik, hal tersebut bisa menjadi modal Heru Budi pada saat dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan para anggota DPRD DKI Jakarta, serta pengalamannya menjadi Kepala Staf Presiden otomatis mempunyai jaringan yang luas terhadap Lembaga Kementerian di Kabinet Jokowi.

Karena hal tersebut, otomatis akan memudahkan tugasnya untuk berkomunikasi lintas Lembaga Negara pada saat diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Heru, saya nilai mempunyai jiwa komunikasi yang baik, bisa dijadikan modal Beliau untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan para anggota dewan Kebon Sirih. Lalu jaringan sebagai Kasetpres bisa dipakai untuk berkomunikasi lintas Kementerian, mengingat bahwa Jakarta ini dalam mengeksekusi berapa kebijakannya tetap harus melibatkan Pemerintah Pusat," ucapnya.

Karena itu, Kenneth menilai Heru Budi yang lebih cocok menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, namun dia tetap mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).