Jangan longgarkan PPKM di DKI Jakarta

Pengendara melintas di dekat mural bertemakan COVID-19 di Petamburan, Jakarta, Rabu (21/7/2021). Berdasarkan data Kemenkes RI, pada hari pertama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kasus COVID-19 di Indonesia kembali menurun dari 38.325 orang menjadi 33.772 orang per hari. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

Menurut saya, PPKM yang sekarang ini, mau yang Darurat atau level empat, atau apapun, jangan diperlonggar,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah ibu kota tersebut.

"Menurut saya, PPKM yang sekarang ini, mau yang Darurat atau level empat, atau apapun, jangan diperlonggar," ujar Zubairi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Karena menurut Zubairi, kendati angka positivity rate di DKI Jakarta sudah turun menjadi 25,7 persen dari sekitar 40 persen, tapi angka tersebut masih terbilang tinggi dan masih memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah.

"Kata serius itu mengingat angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri juga cukup tinggi," ujar Zubairi.

Apalagi mengenai angka pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri itu, kata Zubairi, sempat datanya mencapai 1.152 orang.

"Itu 'kan tinggi banget angkanya," tutur Zubairi.

Untuk itu, menurut Zubairi, pemerintah sudah tepat memperpanjang masa PPKM di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga tepat menambah tempat isolasi pasien COVID-19 dan fasilitas tabung oksigen di DKI Jakarta.

Langkah-langkah tersebut memang diperlukan dalam mengatasi pandemi di DKI Jakarta, yang sempat mengalami situasi darurat akibat terbatasnya kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19.

Hingga saat ini, menurut Zubairi, pemerintah sudah lebih baik dibanding beberapa waktu lalu dalam menangani persoalan COVID-19 di Jakarta tersebut.

Ia mengatakan data COVID-19 di DKI Jakarta menunjukkan penurunan angka positivity rate selama seminggu terakhir, dari sekitar 40 persen menjadi 25,7 persen, sejak adanya PPKM Darurat.

Perlu diketahui, positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif COVID-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

"Data (positivity rate turun dalam sepekan terakhir) itu menunjukkan bahwa penerapan PPKM selama sepekan terakhir di DKI Jakarta mulai menunjukkan hasil," ungkap Zubairi.

Ketua Satgas COVID-19 IDI itu pun memohon dengan sangat agar masyarakat DKI Jakarta tidak menggelar aksi unjuk rasa menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), agar tidak berisiko menimbulkan klaster baru.

"Jadi amat sangat mohon jangan demo (unjuk rasa), karena datanya menunjukkan Jakarta sedang bagus. Jadi tidak ada alasan untuk demo (menolak PPKM) karena hasilnya baik," ujar Zubairi.