Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan pendapatan daerah menjadi inspirasi bagi Pemprov Bali.
"Jika Bali bisa meningkatkan pendapatan daerah, maka berbagai program untuk menyejahterakan rakyat juga menjadi lebih optimal," kata Kepala Biro Humas Dan Protokol Pemprov Bali Ketut Teneng di sela-sela wisata jurnalistik di Samarinda, Kaltim, Kamis.
Menurut dia, Pemprov Bali telah menerapkan Samsat Online sejak 2011 untuk memudahkan memberi pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan kunjungan kali ini kami harap dapat menjadi pengalaman yang berharga untuk kemudian kami adopsi," ujarnya.
Dengan peningkatan pendapatan daerah, Teneng berharap semakin banyak program prorakyat yang bisa direalisasikan. Sasaran penerima program bedah rumah, gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbang Sadu) Bali Mandara dapat lebih diperluas.
Hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendapatan namun tak menanggalkan konsep kelestarian lingkungan.
Sebelumnya Kepala Seksi Pengkajian Dinas Pendapatan Provinsi Bali Ida Bagus Surya Manuaba mengemukakan bahwa hingga saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
"Realisasi PAD Bali sampai dengan Agustus 2012 telah mencapai Rp1,356 triliun (77,48 persen) dari target yang ditetapkan Rp1,7 triliun," katanya.
Pada tahun ini Pemprov Bali menargetkan dapat memperoleh PKB sebesar Rp632 miliar dan BPNKB Rp834 miliar.
"Dominannya kontribusi pajak daerah terutama dari PKB/BBNKB dalam struktur pendapatan daerah maupun PAD Provinsi Bali, suatu saat akan mencapai titik jenuh. Oleh karena itulah perlu dicarikan solusi pendapatan alternatif," ujarnya.
Sama halnya dengan Bali, pendapatan daerah Provinsi Kaltim digantungkan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Pemprov Kaltim Busriansyah mengatakan, hingga akhir Agustus 2012, PAD yang terkumpul telah mencapai Rp3,211 triliun atau sekitar 74,76 persen dari target Rp4,558 triliun.
"Keberhasilan kami untuk mendongkrak pendapatan, tidak terlepas dari pelayanan publik yang menyentuh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok, walaupun wilayah kami merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia," ujarnya.
Khusus untuk pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB, Pemprov Kaltim telah mengadopsi berbagai cara yakni melalui layanan payment point (9 tempat) berupa pembayaran melalui BPD Kaltim, "drive thru" pada 2 kawasan yang sudah ditentukan, samsat mobil jelajah (ada lima bus yang dimodifikasi untuk memberikan layanan samsat ke daerah yang jauh-jauh), layanan corner (4), memiliki unit pelayanan teknis dinas (UPTD) samsat di masing-masing kabupaten/kota (14) serta 27 samsat pembantu.
"Semuanya terkoneksi dengan Dispenda Provinsi, sehingga kami dapat mengetahui setiap transaksi pendapatan yang masuk," ucapnya.
Di Kaltim, lanjut dia, jumlah kendaraan bermotor sekitar dua juta unit, dengan komposisi 80 persennya kendaraan roda dua. Layanan samsat per harinya yang dapat ditangani mencapai 1.200 unit.
"Terobosan peningkatan PAD dengan lebih mengoptimalkan penggunaan TI dan penambahan unit layanan ini kami genjot sejak 2009," katanya.
Pada tahun ini Provinsi Kaltim menargetkan total pendapatan APBD Rp13,4 triliun yang bersumber dari PAD, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dana alokasi khusus, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan sebagainya.
"Kami berusaha mengoptimalkan pendapatan secara mandiri karena walaupun Kaltim penghasil batubara yang per tahun mencapai Rp300-400 triliun, namun yang dikembalikan ke Kaltim dari pemerintah pusat berkisar Rp3-4 triliun dan tergantung hasil produksi," ujarnya.
Ia menambahkan, izin-izin penambangan batubara dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya pun kembali ke pusat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Jika Bali bisa meningkatkan pendapatan daerah, maka berbagai program untuk menyejahterakan rakyat juga menjadi lebih optimal," kata Kepala Biro Humas Dan Protokol Pemprov Bali Ketut Teneng di sela-sela wisata jurnalistik di Samarinda, Kaltim, Kamis.
Menurut dia, Pemprov Bali telah menerapkan Samsat Online sejak 2011 untuk memudahkan memberi pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan kunjungan kali ini kami harap dapat menjadi pengalaman yang berharga untuk kemudian kami adopsi," ujarnya.
Dengan peningkatan pendapatan daerah, Teneng berharap semakin banyak program prorakyat yang bisa direalisasikan. Sasaran penerima program bedah rumah, gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbang Sadu) Bali Mandara dapat lebih diperluas.
Hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendapatan namun tak menanggalkan konsep kelestarian lingkungan.
Sebelumnya Kepala Seksi Pengkajian Dinas Pendapatan Provinsi Bali Ida Bagus Surya Manuaba mengemukakan bahwa hingga saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali mayoritas berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
"Realisasi PAD Bali sampai dengan Agustus 2012 telah mencapai Rp1,356 triliun (77,48 persen) dari target yang ditetapkan Rp1,7 triliun," katanya.
Pada tahun ini Pemprov Bali menargetkan dapat memperoleh PKB sebesar Rp632 miliar dan BPNKB Rp834 miliar.
"Dominannya kontribusi pajak daerah terutama dari PKB/BBNKB dalam struktur pendapatan daerah maupun PAD Provinsi Bali, suatu saat akan mencapai titik jenuh. Oleh karena itulah perlu dicarikan solusi pendapatan alternatif," ujarnya.
Sama halnya dengan Bali, pendapatan daerah Provinsi Kaltim digantungkan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Pemprov Kaltim Busriansyah mengatakan, hingga akhir Agustus 2012, PAD yang terkumpul telah mencapai Rp3,211 triliun atau sekitar 74,76 persen dari target Rp4,558 triliun.
"Keberhasilan kami untuk mendongkrak pendapatan, tidak terlepas dari pelayanan publik yang menyentuh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok, walaupun wilayah kami merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia," ujarnya.
Khusus untuk pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB, Pemprov Kaltim telah mengadopsi berbagai cara yakni melalui layanan payment point (9 tempat) berupa pembayaran melalui BPD Kaltim, "drive thru" pada 2 kawasan yang sudah ditentukan, samsat mobil jelajah (ada lima bus yang dimodifikasi untuk memberikan layanan samsat ke daerah yang jauh-jauh), layanan corner (4), memiliki unit pelayanan teknis dinas (UPTD) samsat di masing-masing kabupaten/kota (14) serta 27 samsat pembantu.
"Semuanya terkoneksi dengan Dispenda Provinsi, sehingga kami dapat mengetahui setiap transaksi pendapatan yang masuk," ucapnya.
Di Kaltim, lanjut dia, jumlah kendaraan bermotor sekitar dua juta unit, dengan komposisi 80 persennya kendaraan roda dua. Layanan samsat per harinya yang dapat ditangani mencapai 1.200 unit.
"Terobosan peningkatan PAD dengan lebih mengoptimalkan penggunaan TI dan penambahan unit layanan ini kami genjot sejak 2009," katanya.
Pada tahun ini Provinsi Kaltim menargetkan total pendapatan APBD Rp13,4 triliun yang bersumber dari PAD, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dana alokasi khusus, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan sebagainya.
"Kami berusaha mengoptimalkan pendapatan secara mandiri karena walaupun Kaltim penghasil batubara yang per tahun mencapai Rp300-400 triliun, namun yang dikembalikan ke Kaltim dari pemerintah pusat berkisar Rp3-4 triliun dan tergantung hasil produksi," ujarnya.
Ia menambahkan, izin-izin penambangan batubara dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga hasilnya pun kembali ke pusat. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012