Persentase perekaman data KTP-el di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini menempati posisi tertinggi secara nasional yang mencapai 2.692.573 perekaman atau sebesar 104,38 %, dan jumlah ini pun melebihi target nasional.
"Dari 2.582.065 wajib KTP, jumlah yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.692.573," ujar Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Zaina Yurda di Samarinda, Selasa (17/11).
Menempati posisi kedua setelah Kaltim dalam kinerja perekaman KTP-el ini adalah dari Provinsi Kepulauan Riau, disusul Provinsi Kalimantan Utara di posisi ketiga, dan keempat adalah Provinsi Riau.
Selain itu, Kaltim juga berada di posisi teratas dalam cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, yakni dari usia anak 0-18 tahun yang berjumlah 1.178.643 anak, mereka yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 1.210.194 anak atau mencapai 104,05 %.
Menurutnya, capaian kepemilikan akta kelahiran anak ini pun melampaui target nasional yang sebesar 95 persen, sehingga hal ini menempatkan Kaltim pada posisi pertama cakupan kepemilikan akta kelahiran yang disusul Bengkulu, Lampung dan Gorontalo.
Sementara untuk cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari, untuk Provinsi Kaltim berjumlah 1.120.264 dan yang telah memiliki KIA sebanyak 309.727 atau sebesar 27,65 % dan melampaui target nasional sebesar 20 %.
Saat ini, lanjutnya, hal yang perlu dikejar adalah cakupan KIA pada kabupaten/kota yang belum mencapai 20 %, yaitu untuk Kota Samarinda yang baru tercapai 11,31 %, Kabupaten Kutai Kartanegara 15,56 %, Kabupaten Kutai Barat 19,10 %, dan Kabupaten Kutai Timur tercatat 19,09 %.
Ia juga mengatakan bahwa pada capaian pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), sebanyak 9 dari 10 Dinas Dukcapil kabupaten/kota di Kaltim telah melakukan PKS dengan OPD di daerahnya.
"Berdasarkan data per 13 November, untuk PKS dan Akses DKP3A Kaltim yang sudah PKS sebanyak tujuh dan yang sudah akses Data Warehouse (DWH) sebanyak empat, sementara tiga OPD masih menunggu pemasangan jaringan tertutup dari Diskominfo," ucap Zaina.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020