Realisasi PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga triwulan ketiga baru tercapai sekitar 63 persen, kata Plt (pelaksana tugas) Kepala Badan Keuangan setempat Muhajir.
"Capaian PAD paling rendah berasal dari objek pajak sarang burung walet," ungkap Muhajir ketika ditemui di Penajam, Kamis.
Kendalanya lanjut ia, karena objek pajak atau pemilik sarang burung walet jarang melaporkan hasil panennya.
Pungutan pajak sarang burung walet tersebut ditargetkan sekitar Rp76 juta, namun realisasinya baru berkisar 30 persen.
Pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Muhajir, hingga triwulan ketiga juga masih rendah.
"Target pungutan BPHTB itu lebih kurang Rp5 miliar, tapi baru terealisasi sekitar 47 persen," ujarnya.
Rendahnya capaian PAD dari BPHTB tersebut disebabkan transaksi jual beli lahan di wilayah Penajam Paser Utara yang sempat ramai kini mulai berkurang.
Setelah ada pengumuman dari pemerintah pusat mengenai pemindahan ibu kota negara ditunda kata Muhajir, transaksi jual beli lahan meredup.
Badan Keuangan tambahnya, masih menunggu pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) dari sejumlah perusahaan, salah satunya PT Pertamina (Persero) yang nilai lebih kurang Rp5,6 miliar.
"Kami baru sampaikan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) PBB kepada desa dan kelurahan April 2020, targetnya selesai November 2020," ucapnya.
Target terbesar pemasukan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara Muhajir menimpali lagi, pada pungutan PBB dan BPHTB.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Capaian PAD paling rendah berasal dari objek pajak sarang burung walet," ungkap Muhajir ketika ditemui di Penajam, Kamis.
Kendalanya lanjut ia, karena objek pajak atau pemilik sarang burung walet jarang melaporkan hasil panennya.
Pungutan pajak sarang burung walet tersebut ditargetkan sekitar Rp76 juta, namun realisasinya baru berkisar 30 persen.
Pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurut Muhajir, hingga triwulan ketiga juga masih rendah.
"Target pungutan BPHTB itu lebih kurang Rp5 miliar, tapi baru terealisasi sekitar 47 persen," ujarnya.
Rendahnya capaian PAD dari BPHTB tersebut disebabkan transaksi jual beli lahan di wilayah Penajam Paser Utara yang sempat ramai kini mulai berkurang.
Setelah ada pengumuman dari pemerintah pusat mengenai pemindahan ibu kota negara ditunda kata Muhajir, transaksi jual beli lahan meredup.
Badan Keuangan tambahnya, masih menunggu pembayaran PBB (pajak bumi dan bangunan) dari sejumlah perusahaan, salah satunya PT Pertamina (Persero) yang nilai lebih kurang Rp5,6 miliar.
"Kami baru sampaikan SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) PBB kepada desa dan kelurahan April 2020, targetnya selesai November 2020," ucapnya.
Target terbesar pemasukan PAD Kabupaten Penajam Paser Utara Muhajir menimpali lagi, pada pungutan PBB dan BPHTB.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020