Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Wakil Ketua I DPRD Berau H Sa'ga meminta Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kalimantan Timur segera melakukan langkah cepat dalam menangani kerusakan jalan provinsi di wilayah itu.
"Penanganan jalan provinsi menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kaltim, karena itu kami minta proaktif dan cepat tanggap, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan anggaran dengan Pemkab Berau," katanya di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jumat.
Menurut dia, pemahaman adanya jalan yang merupakan tanggung jawab Dinas PU Provinsi di kabupaten perlu disadari masyarakat luas agar tidak ada kesan bahwa Dinas PU Pemkab Berau lambat dalam melakukan tugasnya.
Padahal, katanya, lambatnya itu karena terkendala yakni menunggu turunnya realisasi perbaikan dari Provinsi Kaltim. Anggaran provinsi diharapkan cepat terealisasi sehingga tidak membuat Pemkab Berau menunggu terlalu lama.
Ditambahkannya, keberadaan UPTD PU di Berau yang sejatinya sebagai perpanjangan tangan Dinas PU provinsi bisa lebih aktif dan respons terhadap sejumlah persoalan jalan yang ada.
"Jangan sampai hanya namanya saja sementara orangnya di Samarinda," katanya.
Ia menilai, sampai saat ini masih banyak jalan provinsi di Berau yang perlu dibenahi, baik di Kecamatan maupun dalam Kota Tanjung Redeb.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Berau, Ir Taupan Madjid MM, mengatakan, evaluasi titik rusak dari jalan Provinsi selalu disampaikan kepada PU provinsi secara berkala dan secepatnya.
"Melalui surat, telepon dan bahkan melibatkan UPTD yang ada disini untuk rapat koordinasi," ungkap Taupan.
Meski kadang lambat, Taupan mengakui tetap ada perhatian dari provinsi untuk penanganan jalan rusak.
Ia mengatakan, beberapa ruas jalan dalam kota dan kecamatan yang rusak dan dilaporkan PU ke Provinsi sudah selesai ditangani.
Jika hanya perbaikan kecil, katanya, Dinas PU Kabupaten Berau, siap melakukan tindakan darurat terhadap jalan berlubang.
Bahkan, ujarnya, penanganan darurat untuk jalan provinsi juga kerap diambil alih Kabupaten.
"Tapi tidak bisa semuanya dan hanya yang darurat saja, sebab kita takutkan ada masalah dalam pemeriksaan anggaran, makanya kita tetap menunggu langkah Dinas PU provinsi, sekaligus tanggap darurat untuk jalan yang memang mendesak diperbaiki," kata Taupan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Penanganan jalan provinsi menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kaltim, karena itu kami minta proaktif dan cepat tanggap, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan anggaran dengan Pemkab Berau," katanya di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Jumat.
Menurut dia, pemahaman adanya jalan yang merupakan tanggung jawab Dinas PU Provinsi di kabupaten perlu disadari masyarakat luas agar tidak ada kesan bahwa Dinas PU Pemkab Berau lambat dalam melakukan tugasnya.
Padahal, katanya, lambatnya itu karena terkendala yakni menunggu turunnya realisasi perbaikan dari Provinsi Kaltim. Anggaran provinsi diharapkan cepat terealisasi sehingga tidak membuat Pemkab Berau menunggu terlalu lama.
Ditambahkannya, keberadaan UPTD PU di Berau yang sejatinya sebagai perpanjangan tangan Dinas PU provinsi bisa lebih aktif dan respons terhadap sejumlah persoalan jalan yang ada.
"Jangan sampai hanya namanya saja sementara orangnya di Samarinda," katanya.
Ia menilai, sampai saat ini masih banyak jalan provinsi di Berau yang perlu dibenahi, baik di Kecamatan maupun dalam Kota Tanjung Redeb.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Berau, Ir Taupan Madjid MM, mengatakan, evaluasi titik rusak dari jalan Provinsi selalu disampaikan kepada PU provinsi secara berkala dan secepatnya.
"Melalui surat, telepon dan bahkan melibatkan UPTD yang ada disini untuk rapat koordinasi," ungkap Taupan.
Meski kadang lambat, Taupan mengakui tetap ada perhatian dari provinsi untuk penanganan jalan rusak.
Ia mengatakan, beberapa ruas jalan dalam kota dan kecamatan yang rusak dan dilaporkan PU ke Provinsi sudah selesai ditangani.
Jika hanya perbaikan kecil, katanya, Dinas PU Kabupaten Berau, siap melakukan tindakan darurat terhadap jalan berlubang.
Bahkan, ujarnya, penanganan darurat untuk jalan provinsi juga kerap diambil alih Kabupaten.
"Tapi tidak bisa semuanya dan hanya yang darurat saja, sebab kita takutkan ada masalah dalam pemeriksaan anggaran, makanya kita tetap menunggu langkah Dinas PU provinsi, sekaligus tanggap darurat untuk jalan yang memang mendesak diperbaiki," kata Taupan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012