Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Dirjen PKP Kemendes PDTT), Harlina Sulistyorini mengatakan peningkatan akses energi listrik menjadi sesuatu hal penting dan harus diupayakan pemenuhannya hingga ke desa.
Hal itu diungkapkannya saat pembukaan webinar peningkatan akses energi yang berkelanjutan di kawasan pedesaan, Selasa (4/8)
Seperti diketahui katanya perkembangan zaman dan dampak pandemi COVID-19 telah mendorong kebutuhan akses listrik menjadi semakin penting di kawasan pedesaan dalam memasuki era industri 4.0 dan kebutuhan komunikasi selama masa pandemi.
“Kebutuhan listrik sangat diperlukan selain untuk mendukung komunikasi dan kegiatan rumah tangga juga untuk kebutuhan usaha,”katanya.
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, jenis kebutuhan listrik kawasan perdesaan antar daerah terbilang berbeda-beda. Khusus kawasan perdesaan Kaltim yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur membutuhkan PLTMH dan PLTS, Mahakam Ulu membutuhkan PLTS, serta Berau membutuhkan PLTD.
Kemudian pembangunan penerangan jalan umum/tenaga surya, pemasangan tinaga listrik, dan penyambungan/penambahan jaringan instalasi listrik dibutuhkan hampir semua kawasan perdesaan yang memiliki kebutuhan ketenaga listrikan.
Hal tersebut yang mendasari Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes PDTT mengajak semua berdiskusi tentang bagaimana peningkatan akses terhadap tenaga listrik ini dapat diberikan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Webinar diadakan berkolaborasi bersama Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PLN, dan perwakilan pemerintah daerah untuk membahas kondisi dan kebijakan terkait ketenagalistrikan di kawasan perdesaan.
Sementara Webinar tersebut menghadirkan Keynote Specch Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi, dan narasumber Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Rida Mulyana, kemudian Bupati Sumbawa M Husni Djibril, Bupati Manokwari Edi Budoyo, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, dan Praktisi Siswa Trihadi dengan dimoderatori Plt Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan, Mulyadin.
Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi saat menjadi keynote specch menyebutkan, penggunaan dana desa untuk kelistrikan pada 2015 hingga 2019 kelistrikan PLN sebanyak 64.461 dengan biaya Rp1,603 triliun dengan rincian masing-masing Rp24,878 juta per desa.
Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 2.065 desa dengan biaya Rp287,180 miliar atau Rp139,070 juta perdesa, kemudian Panel Surya sebanyak 500 desa dengan nilai Rp9,953 miliar atau Rp19,826 juta per desa, Biogas sebanyak 164 desa dengan nilai Rp5,37 miliar atau Rp30,718 juta per desa, dan Biomassa sebanyak 7 desa dengan nilai Rp142,648 juta atau Rp20,378 juta per desa.
“Hal tersebut menunjukan listrik menjadi kebutuhan pembangunan desa sebagaimana ditunjukkan oleh pengeluaran dana desa untuk kelistrikan. Dan seluruh kegiatan kelistrikan dengan dana desa diputuskan warga desa bersama-sama melalui musyawarah desa. Kementerian Desa PDTT hanya menunjukkan masalah kelistrikan desa melalui idm.kemendesa.go.id,”sebutnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020