Pemerintah Provinsi Kalimanatan Timur kembali melakukan mutasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama yang dirotasi menempati jabatan baru.
Salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim yang sebelumnya dipimpin Moh Jauhar Efendi beralih estapet kepemimpinan digantikan M Siradjudin yang sebelumnya menjabat Kepala Dispora Kaltim.
Sementara Moh Jauhar Efendi dilantik menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim setelah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) selama sekitar sembilan bulan.
Dikatakan Siradjudin, dia akan banyak belajar dengan Kepala DPMPD Kaltim sebelumnya terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
“Utamanya merealisasikan rencana strategis (renstra) DPMPD Kaltim 2019-2023 dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kaltim Berani Untuk Kaltim Berdaulat,”sebutnya.
Sementara Moh Jauhar Efendi mengaku lega meninggalkan DPMPD dengan posisi capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim yang sudah bagus. Mengingat hasil pendataan dan input status desa di Kaltim sudah tuntas per tanggal 6 Juli 2020.
IDM Kaltim tahun 2020 berada pada posisi peringkat sembilan besar secara nasional. Kaltim bisa mengalahkan seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Provinsi di Sumatera yang di atas Kaltim hanya Sumbar dan Babel. Bahkan, Provinsi Banten jauh di bawah Kaltim.
“Tinggal janji kita yang memberikan bantuan keuangan desa yang belum terealisasi. Semoga Kepala DPMPD Kaltim yang baru bisa segera merealisasikan sebagai implementasi amanat UU,”katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim yang sebelumnya dipimpin Moh Jauhar Efendi beralih estapet kepemimpinan digantikan M Siradjudin yang sebelumnya menjabat Kepala Dispora Kaltim.
Sementara Moh Jauhar Efendi dilantik menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim setelah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) selama sekitar sembilan bulan.
Dikatakan Siradjudin, dia akan banyak belajar dengan Kepala DPMPD Kaltim sebelumnya terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
“Utamanya merealisasikan rencana strategis (renstra) DPMPD Kaltim 2019-2023 dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kaltim Berani Untuk Kaltim Berdaulat,”sebutnya.
Sementara Moh Jauhar Efendi mengaku lega meninggalkan DPMPD dengan posisi capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim yang sudah bagus. Mengingat hasil pendataan dan input status desa di Kaltim sudah tuntas per tanggal 6 Juli 2020.
IDM Kaltim tahun 2020 berada pada posisi peringkat sembilan besar secara nasional. Kaltim bisa mengalahkan seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Provinsi di Sumatera yang di atas Kaltim hanya Sumbar dan Babel. Bahkan, Provinsi Banten jauh di bawah Kaltim.
“Tinggal janji kita yang memberikan bantuan keuangan desa yang belum terealisasi. Semoga Kepala DPMPD Kaltim yang baru bisa segera merealisasikan sebagai implementasi amanat UU,”katanya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020