Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltim sebelum menerapkan kebijakan pusat terkait new normal atau tatanan hidup baru normal yang produktif dan aman COVID-19 harus diikuti kesiapan daerah dengan memenuhi lima aspek.
"Jika pada saatnya Kaltim menerapkan kebijakan new normal maka harus memenuhi lima aspek yang menjadi standar protokol baru," katanya saat menjawab pertanyaan anggota DPRD Kaltim saat rapat dengar pendapat virtual eksekutif dan legislatif, di Samarinda,Senin (8/6).
Ia mengatakan aspek yang dilakukan pemerintah di antaranya memastikan angka reproduksi penyebaran harus di bawah 1. Kondisinya angka reproduksi penyebaran Kaltim masih pada posisi 1,1 sampai 1,2.
Sebenarnya hal ini sudah cukup bagus, tapi kalau melihat persyaratannya masih belum termasuk yang memaksanakan new normal. Apalagi jika melihat sebaran per kabupaten yang cuma ada 1 kabupaten bersih kasus COVID-19.
Selanjutnya sistem yang ada harus mampu mengedepankan identifikasi, isolasi, pengujian pasca kontak, hingga melakukan karantina orang terinfeksi, hingga menekan resiko wabah COVID-19. Semuanya harus dipersiapkan secara matang, terutama aspek kesehatan.
Lanjut Jauhar terkait pertanyaan tiga aspek penanganan COVID-19 yang telah dilakukan Pemprov Kaltim, yakni disektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial masyarakat semua telah dilakukan secara optimal.
“Hanya saja memang ada yang belum sesuai dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat karena ada beberapa kendala yang dihadapi,” katanya.
Kendala tersebut di antaranya disektor pendidikan dan kebudayaan yang terkendala data yang mau diajukan provinsi ke pusat sehingga diputuskan menggunakan konfirmasi pusat kepastian dapat atau tidak dilaksanakan.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak menambahkan sesuai rekomendasi WHO , daerah yang siap melaksanakan new normal angka reproduksi penyebarannya harus di bawah 1, sebab jika di atas 1 masih mungkin terjadi penularan di masyarakat.
“Tapi sebagai persiapan kita terus dorong pengadaan alat PCR pada RS swasta di Kaltim seperti yang dilakukan RS Tirta Medika di Kabupaten Berau. Jadi sekarang kita sudah ada 4 alat PCR di Kaltim, sehingga lebih cepat memperoleh hasil uji sampel,” katanya.
Ke 4 alat PCR tersebut telah dioperasikan di Labkesda Dinkes Kaltim, RS AWS Samarinda, RS Pertamina Balikpapan, serta tambahan di RS Tirta Medika Berau. Kemudian perlu ada data sektor mana yang dilonnggarkan untuk analisis kemungkinan melihat pihak mana yang terlibat, serta kesiapan sapras dan mekanisme pelaksanaannya.
Andi Muhammad Ishak menambahkan pelaksannya tidak bisa serta merta pelonggaran semua sektor, karena harus dilaksanakan sesuai protokol baru. Makanya perlu simulasi di masa relaksasi seperti sekarang.
"Tentunya dengan mekanisme monitoring, pengawasan, dan penegakkan protokol baru adalah kunci keberhasilan new normal yakni kedisiplinan, sehingga tercegah penularan,”tukasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
"Jika pada saatnya Kaltim menerapkan kebijakan new normal maka harus memenuhi lima aspek yang menjadi standar protokol baru," katanya saat menjawab pertanyaan anggota DPRD Kaltim saat rapat dengar pendapat virtual eksekutif dan legislatif, di Samarinda,Senin (8/6).
Ia mengatakan aspek yang dilakukan pemerintah di antaranya memastikan angka reproduksi penyebaran harus di bawah 1. Kondisinya angka reproduksi penyebaran Kaltim masih pada posisi 1,1 sampai 1,2.
Sebenarnya hal ini sudah cukup bagus, tapi kalau melihat persyaratannya masih belum termasuk yang memaksanakan new normal. Apalagi jika melihat sebaran per kabupaten yang cuma ada 1 kabupaten bersih kasus COVID-19.
Selanjutnya sistem yang ada harus mampu mengedepankan identifikasi, isolasi, pengujian pasca kontak, hingga melakukan karantina orang terinfeksi, hingga menekan resiko wabah COVID-19. Semuanya harus dipersiapkan secara matang, terutama aspek kesehatan.
Lanjut Jauhar terkait pertanyaan tiga aspek penanganan COVID-19 yang telah dilakukan Pemprov Kaltim, yakni disektor kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial masyarakat semua telah dilakukan secara optimal.
“Hanya saja memang ada yang belum sesuai dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat karena ada beberapa kendala yang dihadapi,” katanya.
Kendala tersebut di antaranya disektor pendidikan dan kebudayaan yang terkendala data yang mau diajukan provinsi ke pusat sehingga diputuskan menggunakan konfirmasi pusat kepastian dapat atau tidak dilaksanakan.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak menambahkan sesuai rekomendasi WHO , daerah yang siap melaksanakan new normal angka reproduksi penyebarannya harus di bawah 1, sebab jika di atas 1 masih mungkin terjadi penularan di masyarakat.
“Tapi sebagai persiapan kita terus dorong pengadaan alat PCR pada RS swasta di Kaltim seperti yang dilakukan RS Tirta Medika di Kabupaten Berau. Jadi sekarang kita sudah ada 4 alat PCR di Kaltim, sehingga lebih cepat memperoleh hasil uji sampel,” katanya.
Ke 4 alat PCR tersebut telah dioperasikan di Labkesda Dinkes Kaltim, RS AWS Samarinda, RS Pertamina Balikpapan, serta tambahan di RS Tirta Medika Berau. Kemudian perlu ada data sektor mana yang dilonnggarkan untuk analisis kemungkinan melihat pihak mana yang terlibat, serta kesiapan sapras dan mekanisme pelaksanaannya.
Andi Muhammad Ishak menambahkan pelaksannya tidak bisa serta merta pelonggaran semua sektor, karena harus dilaksanakan sesuai protokol baru. Makanya perlu simulasi di masa relaksasi seperti sekarang.
"Tentunya dengan mekanisme monitoring, pengawasan, dan penegakkan protokol baru adalah kunci keberhasilan new normal yakni kedisiplinan, sehingga tercegah penularan,”tukasnya.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020