Penajam (ANTARA News Kaltim) - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera melakukan investigasi berkenaan dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Pasir Prima Coal Indonesia (PPCI) di Kelurahan Mentawir yang ditinggalkan begitu saja tanpa direklamasi.
"Masalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang telah ditinggalkan oleh PT PPCI segera ditindaklanjuti ke Komisi III DPRD," kata Ketua DPRD Kabupaten PPU Nanang Alie di Penajam, PPU, Kalimantan Timur, Rabu.
Namun, katanya, tindak lanjut itu masih menunggu hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalimantan Timur dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) PPU, agar pemeriksaan lapangan tersebut tidak terganggu dan bisa maksimal.
"Kami tunggu hasil invetisgasi KLH di lapangan. Biarkan dulu KLH bekerja dengan leluasa tanpa ada intervensi pihak lain," lanjut Nanang Alie.
Ketua Komisi III DPRD PPU, Burhanuddin Muin, mengakui hingga kini belum mendapatkan laporan resmi dari instansi terkait termasuk laporan dari masyarakat, namun karena masalah ini telah tersebar oleh media, maka pihaknya tetap akan melakukan pembicaraan di komisi.
Dari pembicaraan tingkat komisi tersebut, tambahnya, baru bisa ditindaklanjuti apakah perlu dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau dilakukan inspeksi ke lapangan langsung.
"Kami harus mempelajari lebih mendetail apa yang terjadi di daerah tersebut, dan jika benar ada kerusakan apakah benar dilakukan PT PPCI atau bukan, pasalnya di lokasi itu banyak terdapat perusahaan tambang lain," kata Baharuddin.
PT PPCI disebutkan telah menghentikan proses pertambangannya dan telah meninggalkan lokasi kerja tersebut. Namun demikian, mereka tidak melakukan pemulihan kondisi lingkungan atau reklamasi yang menjadi kewajiban mereka.
"Memang banyak perusahaan tambang yang merasa tidak perlu melakukan reklamasi karena mereka merasa sudah membayar dana jaminan reklamasi, yang dibayar di muka bahkan sebelum kegiatan ekploitasi dimulai," jelas Opi, geologis yang tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Masalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang telah ditinggalkan oleh PT PPCI segera ditindaklanjuti ke Komisi III DPRD," kata Ketua DPRD Kabupaten PPU Nanang Alie di Penajam, PPU, Kalimantan Timur, Rabu.
Namun, katanya, tindak lanjut itu masih menunggu hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalimantan Timur dan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) PPU, agar pemeriksaan lapangan tersebut tidak terganggu dan bisa maksimal.
"Kami tunggu hasil invetisgasi KLH di lapangan. Biarkan dulu KLH bekerja dengan leluasa tanpa ada intervensi pihak lain," lanjut Nanang Alie.
Ketua Komisi III DPRD PPU, Burhanuddin Muin, mengakui hingga kini belum mendapatkan laporan resmi dari instansi terkait termasuk laporan dari masyarakat, namun karena masalah ini telah tersebar oleh media, maka pihaknya tetap akan melakukan pembicaraan di komisi.
Dari pembicaraan tingkat komisi tersebut, tambahnya, baru bisa ditindaklanjuti apakah perlu dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau dilakukan inspeksi ke lapangan langsung.
"Kami harus mempelajari lebih mendetail apa yang terjadi di daerah tersebut, dan jika benar ada kerusakan apakah benar dilakukan PT PPCI atau bukan, pasalnya di lokasi itu banyak terdapat perusahaan tambang lain," kata Baharuddin.
PT PPCI disebutkan telah menghentikan proses pertambangannya dan telah meninggalkan lokasi kerja tersebut. Namun demikian, mereka tidak melakukan pemulihan kondisi lingkungan atau reklamasi yang menjadi kewajiban mereka.
"Memang banyak perusahaan tambang yang merasa tidak perlu melakukan reklamasi karena mereka merasa sudah membayar dana jaminan reklamasi, yang dibayar di muka bahkan sebelum kegiatan ekploitasi dimulai," jelas Opi, geologis yang tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012